TERMINALNEWS.ID – Penolakan gugatan batas usia minimal capres-cawapres untuk Pilpres 2024, mendapat antusias dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Padang Panjang, Batipuah dan X Koto (Pabasko).
Wakil Ketua PDPM Pabasko Bidang Hukum dan Politik Ahmad Arif menilai, putusan Mahkamah Kontisusi (MK) yang menolak gugatan batas minimal usia capres-cawapres merupakan kemajuan dalam berkonstitusi.
“Saya kira putusan MK ini merupakan kemajuan dalam berkonstitusi,” kata Arif, Senin (16/10/2023).
Ia menilai, tak mudah merubah undang-undang (UU) dalam waktu yang singkat. Menurutnya, perlu berbagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Terlebih, apa yang diputuskan saat ini adalah perkara yang punya pengaruh besar terhadap bangsa dan negara.
“Keputusan yang diambil MK, perlu banyak pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara. Apalagi ini menyangkut bangsa dan negara dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar dia.
Arif juga mengatakan, putusan MK ini dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat yang masih berumur kurang dari 40 tahun. Sebab, pada usia tersebut dinilai masih labil dalam mengambil keijakan-kebijakan serta berbagai keputusan.
“Jadi, kebijakan dan keputusan itu kan tak hanya berdasarkan pikiran semata. Juga ada aspek psikologi dan emosional yang dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan atau sebuah kebijakan,” tegasnya.
“Artinya, kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara, masih sangat diperlukan oleh orang orang yang syarat pengalaman, dan matang secara emosional. Apalagi jabatan setingkat capres dan cawapres,” pungkas Arif.
Sebelumnya, MK menolak gugatan soal batas minimal usia capres-cawapres dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023.
Permohonan ini diterima MK pada 9 Maret 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun sebagaimana pernah diatur Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
“Amar putusan. Mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” demikian disampaikan Ketua MK Anwar Usman.
Dalam pembacaan putusan, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU.
