JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Media massa merupakan ujung tombak dalam upaya memperkuat pembangunan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Selain sebagai penyebar informasi yang edukatif dan pengawasan publik, pers juga berperan sebagai pilar pembangunan HAM.
Karena itu pemerintah berkolaborasi dengan media massa untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM sekaligus memperkuat praktik demokrasi. Menteri HAM, Natalius Pigai, mengungkapkan hal itu saat paparan pada Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
“Tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, jelas susah. Bagaimanapun pers merupakan kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita, Republik Indonesia. Jadi pers itu pilar pembangunan HAM,” tutur Natalius Pigai.
Natalius Pigai juga mengatakan, media memiliki peran mengampanyekan upaya pembangunan HAM di berbagai sektor, termasuk di bidang sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya.
“Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” jelas Natalius Pigai.
Kelak, melalui kolaborasi antara pemerintah dan media, lanjut Natalius Pigai, dapat dibangun ruang dialog konstruktif serta memperkuat partisipasi publik dalam upaya pemajuan HAM. Ia juga berharap kerja sama serupa dapat dilakukan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memperluas keterlibatan media dalam membangun peradaban yang berlandaskan penghormatan terhadap HAM.
Pelatihan dan Penghargaan
Seiring kesadaran itu, Natalius Pigai memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program nasional menyasar kalangan jurnalis, mulai kelas pendidikan HAM hingga kompetisi dan anugerah karya jurnalistik bertema hak asasi manusia.
Program itu, menurut Natalius Pigai, akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam mendorong pembangunan peradaban HAM di Indonesia. Itu sebabnya Kementerian HAM melibatkan komunitas media secara lebih aktif dalam agenda pembangunan HAM nasional.
“Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa kita buka kelas khusus untuk jurnalis, minimal ilmu pengetahuan,” papar Natalius Pigai.
Lebih lanjut Natalius Pigai mengatakan, Kementerian HAM juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik berfokus pada isu-isu hak asasi manusia. Karya-karya jurnalistik yang mengangkat persoalan HAM, hingga upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bahan penilaian dalam kompetisi itu.
“Jadi, karya wartawan yang memuat tentang hak asasi manusia, mengungkap fakta penderitaan, rintihan, orang yang menghadirkan keadilan dan lain-lain itu akan dijadikan penilaian dan akan ada hadiahnya,” ujar Natalius Pigai.
Pada kesempatan itu, Natalius Pigai mengakui, hubungan pemerintah dan media kerap dipersepsikan berjarak. Padahal sejatinya, sambung dia, keduanya memiliki peran saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi.
“Pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita simbiosis interdependensi, saling menjaga independensi tetapi juga berkolaborasi,” tandas Natalius Pigai.
Natalius Pigai bahkan mengingatkan, pembangunan peradaban HAM tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan komunitas media dan pers yang memiliki pengaruh besar membentuk kesadaran publik.
Pendapat senada disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Menurutnya, Komnas HAM pernah menempatkan media massa sebagai bagian dari pembela HAM.
“Komnas HAM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jurnalis adalah juga human right defender. Maknanya, wartawan adalah pembela HAM juga,” tuturnya.
Nezar juga menjelaskan, kondisi itu dapat dimaknai karena tugas jurnalis yang melaporkan berbagai peristiwa pelanggaran HAM dan mengawasi jalannya kekuasaan menjadikan profesi itu berkontribusi langsung dalam upaya perlindungan hak manusia.
“Pers juga mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM,” katanya.
Hadir pada acara itu Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Anrico Pasaribu ST SH, mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dan Humas PWI Pusat, Achmad Rizal.
