JAKARTA,TERMINALNEWS.ID – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian damai antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dan PT Mitra Bali Sukses (MBS), pemegang lisensi merek Mie Gacoan, terkait sengketa pembayaran royalti musik.
Kesepakatan ini menandai berakhirnya perselisihan hukum setelah PT MBS memenuhi kewajiban pembayaran kepada LMK SELMI. Supratman menyebut perdamaian tersebut sebagai contoh positif bagi masyarakat dalam menghormati hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta musik.
“Momen perjanjian damai ini bukan hanya soal jumlah royalti yang dibayarkan, tetapi kebesaran jiwa kedua pihak. Semoga menjadi teladan bagi seluruh warga Indonesia,” ujar Supratman di sela acara,seperti dilansir Antara, Jumat (8/8)
Aturan Baru Soal Royalti
Dalam kesempatan itu, Supratman mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Menteri Hukum baru untuk memperkuat pengaturan pemungutan royalti, termasuk transparansi pengelolaan dan penetapan tarif. Menurutnya, publik berhak mengetahui laporan pengumpulan dan penyaluran royalti yang dilakukan LMK maupun LMK Nasional (LMKN).
“Royalti bukan pajak. Negara tidak mengambil bagian sepeser pun. Semua disalurkan langsung kepada pihak yang berhak, dan penyalurannya dilakukan LMK atau LMKN, bukan pemerintah. Karena itu, transparansi akan kami dorong, bahkan akan diumumkan ke publik,” tegasnya.
Tertinggal dari Malaysia
Supratman juga menyoroti rendahnya capaian pengumpulan royalti di Indonesia dibanding negara tetangga. Data yang ia terima menunjukkan Indonesia hanya mengumpulkan sekitar Rp270 miliar per tahun, jauh di bawah Malaysia yang mampu meraih Rp600–700 miliar, meski jumlah penduduknya jauh lebih sedikit.
“Bayangkan, Malaysia dengan penduduk kecil bisa mengumpulkan lebih dari dua kali lipat kita. Padahal Indonesia berpenduduk 280 juta jiwa. Artinya, potensi kita sangat besar tetapi belum tergarap maksimal,” jelasnya.
Akhir Sengketa
Kasus ini bermula ketika LMK SELMI melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta oleh PT MBS. Direktur PT MBS sempat ditetapkan sebagai tersangka. Namun, mediasi yang difasilitasi Kantor Wilayah Kemenkum HAM Bali berhasil menghasilkan kesepakatan damai dan pembayaran kewajiban royalti.
Pemerintah berharap momentum ini menjadi titik awal perbaikan tata kelola royalti di Tanah Air sekaligus mendorong pelaku usaha untuk lebih taat pada aturan hak cipta.| Foto : Istimewa
