JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Lonjakan harga beras yang terus berlangsung sejak 2022 hingga 2025 menjadi sinyal serius bagi ketahanan pangan nasional.
Ketergantungan Indonesia pada satu komoditas dinilai membuat negara semakin rentan, meski sejumlah daerah memiliki sumber pangan lokal yang potensial untuk dikembangkan.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai perspektif ketahanan pangan Indonesia sejak lama terlalu sempit karena selalu dikaitkan dengan cadangan beras.
Pemerintah kerap menjadikan surplus beras sebagai indikator utama, padahal harga di pasar tradisional terus merangkak naik.
“Rata-rata harga beras kini sudah di atas Rp15.000 per kilogram, dari sebelumnya di bawah Rp12.500. Ini berbanding terbalik dengan klaim surplus. Bahkan kebijakan food estate pun tidak menjawab masalah. Ambil contoh di Merauke, Papua, harga beras tetap naik,” ujar Bhima dalam diskusi media menjelang COP30 di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Seiring kenaikan harga, angka impor pangan, produk peternakan, hingga pupuk kimia terus meningkat sejak 2012 hingga 2024.
Produk impor mencakup hewan ternak, susu, telur, hingga pupuk yang seharusnya mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
“Ini aneh, impor pupuk terus naik tapi tidak berujung pada peningkatan produksi. Malah, impor pangan kita juga meningkat,” jelas Bhima.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas panen padi menurun sejak 2021, terutama di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kondisi ini diperburuk ketidakpastian iklim pascapandemi.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRPP), Ayip Said Abdullah, menyebut Indonesia menghadapi anomali besar.
“Indonesia adalah salah satu produsen beras terbesar, tapi juga importir terbesar. Jadi produsen, tapi tetap impor. Uang justru tidak kembali ke masyarakat,” kata Ayip.
Ayip menyoroti data Global Hunger Index (GHI) yang menunjukkan situasi memprihatinkan. Pada 2022, Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan kelaparan tertinggi di Asia Tenggara dengan skor 17,9. Setahun kemudian, posisi Indonesia naik ke peringkat kedua dengan skor 17,6.
“Di pedesaan, terutama di wilayah timur, angka kelaparan lebih tinggi dibanding perkotaan. Ironis, karena petani padi sebagai tulang punggung pangan nasional justru menghadapi lahan sempit, tata kelola buruk, dan kesejahteraan yang diabaikan,” tambahnya.
Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Benny Wijaya, menyoroti penurunan luas baku sawah yang signifikan.
“Dalam lima tahun terakhir (2019–2024) luas baku sawah turun hingga 79 ribu hektare. Konversi lahan untuk infrastruktur, perumahan, hingga ekspansi perkebunan sawit dan tambang memperburuk nasib petani,” katanya.
Menurut BPS, 62 persen petani di Indonesia berstatus gurem dengan lahan di bawah setengah hektare.
Jumlah rumah tangga tani gurem meningkat dari 14,62 juta pada 2013 menjadi 17,24 juta pada 2023.
“Petani hanya dijadikan alat produksi, terus dipasok pupuk tanpa dipikirkan kesejahteraannya. Kedaulatan pangan hanya bisa terwujud jika tanah kembali ke tangan petani, pangan lokal diberi ruang, dan kebijakan tidak lagi terpusat pada beras,” tegas Benny.
Meski menghadapi krisis beras, Indonesia sebenarnya memiliki beragam sumber pangan alternatif.
Di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, terdapat komoditas lokal yang bisa menjadi substitusi beras.
Namun, kebijakan pangan terpusat membuat beras tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Bhima menyebut terdapat 23.472 desa dengan potensi tinggi untuk menjadi basis produksi pangan restoratif, yakni pangan yang memberi nilai tambah tanpa merusak lingkungan.
Beberapa jenis tanaman lokal bahkan membutuhkan kanopi pohon besar, sehingga hutan tidak perlu dibuka.
Selain itu, 14,88 persen desa di Indonesia berbatasan dengan laut dan 24,11 persen berbatasan dengan kawasan hutan.
Sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk ikan, tanaman pangan, maupun obat-obatan.
“Jangan karena kebijakan pangan tersentralisasi di pusat, akhirnya salah arah dan berujung inflasi, kemiskinan, hingga ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional,” pungkas Bhima.
Para pengamat sepakat bahwa mengandalkan beras sebagai satu-satunya tolok ukur ketahanan pangan adalah kesalahan strategis.
Indonesia perlu segera mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, melindungi lahan sawah dari alih fungsi, serta memperkuat kesejahteraan petani.
Krisis beras yang berlangsung tiga tahun terakhir dipandang sebagai momentum untuk mengubah paradigma.
Dari sekadar mengejar surplus beras di atas kertas, menuju ketahanan pangan yang berkeadilan, berbasis lokal, dan berkelanjutan.
