TERMINALNEWS.ID, BANDA ACEH – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro di Aceh melalui Program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (KUMITRA). Program ini mempertemukan usaha mikro dengan jaringan ritel dan pelaku industri untuk membuka peluang masuk ke rantai pasok yang lebih luas.

Melalui temu bisnis KUMITRA yang digelar di Banda Aceh, tercatat komitmen awal kemitraan dalam bentuk Letter of Intent (LOI) dengan potensi nilai transaksi mencapai Rp2,54 miliar.

Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM Pristiyanto, yang hadir mewakili sekaligus membacakan sambutan Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Reghi Perdana, mengatakan Aceh menjadi salah satu wilayah prioritas KUMITRA untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana di Sumatra.

“Program KUMITRA hadir sebagai solusi konkret untuk membuka akses pasar yang masih menjadi tantangan bagi para pengusaha mikro. Dari forum temu bisnis Klinik UMKM Bangkit Aceh ini, telah disepakati komitmen awal kemitraan dalam bentuk Letter of Intent dengan potensi nilai transaksi mencapai Rp2,54 miliar,” ujar Pristiyanto di Banda Aceh, Selasa (22/9).

Menurut dia, komitmen tersebut membuka peluang bagi 25 usaha mikro terpilih di Aceh untuk memperluas pemasaran produknya melalui jaringan ritel modern maupun rantai pasok industri berskala lebih besar.

Temu bisnis tersebut merupakan bagian dari layanan Klinik UMKM Bangkit Aceh, hasil kolaborasi Kementerian UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, serta Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO).

Program ini menjadi bagian akhir dari rangkaian pendampingan pemulihan usaha yang berlangsung secara hibrida sejak Maret 2026. Kegiatannya meliputi webinar akses pasar, pelatihan standardisasi produk, kurasi mutu, hingga pendampingan bisnis secara intensif.

Potensi Transaksi Rp13,74 Miliar

Reghi mengatakan temu bisnis KUMITRA sejauh ini telah digelar di empat daerah, yakni Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kabupaten Tangerang, dan Aceh.

Dari empat pelaksanaan tersebut, total potensi transaksi yang dituangkan dalam LOI mencapai Rp13,74 miliar.

Menurut Reghi, kepastian pasar atau off-taker menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan usaha mikro, khususnya dalam masa pemulihan pascabencana.

Keterhubungan dengan rantai pasok yang lebih luas dinilai diperlukan agar aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro dapat terus berjalan dan berkembang.

“Pemasaran adalah pilar vital bagi keberlangsungan usaha mikro. Melalui perluasan akses pasar yang terstruktur, pengusaha UMKM di Aceh tidak hanya dapat memulihkan aktivitas bisnisnya pascabencana, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja lokal, dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat,” kata Reghi.

Dipertemukan dengan Jaringan Ritel

Dalam temu bisnis tersebut, pelaku usaha mikro yang sebelumnya telah mengikuti proses kurasi dan presentasi bisnis secara daring mempresentasikan produk unggulan mereka secara langsung kepada sejumlah calon mitra.

Beberapa jaringan ritel yang hadir antara lain Suzuya Group, Alfamart, Indomaret, Simpang Lima, Aroma, dan Pusaka Souvenir Gallery.

Pertemuan itu tidak hanya diarahkan untuk membuka peluang transaksi. Para pelaku usaha juga mendapatkan pemahaman mengenai berbagai persyaratan untuk memasuki rantai pasok yang lebih besar.

Persyaratan tersebut mencakup standardisasi mutu, izin edar, higienitas kemasan, hingga kemampuan menjaga kontinuitas pasokan.

Salah satu peserta Klinik UMKM Bangkit Aceh, Nova, pendiri Inovasi Cantik asal Aceh Tamiang, mengatakan akses terhadap pasar yang stabil menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pelaku usaha mikro yang sedang memulihkan bisnisnya setelah terdampak bencana.

“Pascabencana banjir yang melanda daerah kami hingga menghanyutkan galeri usaha, memulihkan omzet dan menemukan pasar yang stabil menjadi tantangan terberat. Melalui pendampingan Kementerian UMKM bersama ASPPENDO, kami dapat terhubung langsung dengan manajemen ritel modern,” ujar Nova.

Menurut dia, pendampingan tersebut juga memberikan pemahaman mengenai standar mutu dan kemasan yang dibutuhkan pasar.

“Kami mendapatkan pemahaman nyata mengenai standar kurasi mutu serta kemasan yang dibutuhkan pasar, dan kami sangat optimistis usaha ini dapat segera bangkit kembali,” katanya.

Perluas ke Sektor Pariwisata

Kementerian UMKM selanjutnya berencana memperluas jaringan kemitraan usaha mikro ke sektor perhotelan dan pariwisata daerah melalui sinergi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Melalui skema tersebut, produk makanan olahan, minuman, cenderamata, dan kerajinan khas Aceh diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dalam kebutuhan operasional hotel maupun ekosistem destinasi wisata.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pendamping, dan dunia usaha tersebut diarahkan untuk memperkuat akses pasar sekaligus membantu pelaku usaha mikro Aceh membangun kembali bisnisnya secara lebih mandiri dan berkelanjutan setelah terdampak bencana.