Sementara terkait provinsi yang disurvei, ia mengatakan, survei dilakukan diseluruh provinsi, namum dominasi jumlah data KUMKM yang diperoleh masih di Jawa sebagai daerah yang potensial. Diakui Siti Azizah, survei memang belum dilakukan menyeluruh, terutama di kawasan yang memang sulit diakses.
“Karena kami melakukan survei langsung, sehingga tantangannya bagaimana infrastruktur akses menuju lokasi dan sumber secara langsung. Mengingat kami juga masih memiliki kendala akses dan SDM,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Asisten Deputi (Asdep) Pemetaan Data Analisis dan Usaha Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Adi Trisnojuwono menambahkan, terkait integrasi data yang akan dilakukan bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pihaknya masih perlu mempelajari variabel agar memiliki konsep dan definisi yang sama.
“Kami berupaya untuk mendiskusikan dan duduk bersama dengan BKPM, maka pada saat nanti mewujudkan integrasi data akan akan lebih mudah,” ucapnya.
Tahun ini, KemenKopUKM berupaya untuk mencapai 59 kabupaten/kota di 12 provinsi yang belum sempat terdata. Terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti Kepulauan Mentawai, Kepulauan Maluku, Kepulauan Riau dan Papua.
Adi menegaskan, sasaran pendataan akan diusahakan dengan berbagai cara. Ia juga berharap, tahun ini pendataan akan terus dilakukan.
“Mengingat sebelumnya, KemenKopUKM belum memiliki data lengkap, maka diharapkan dengan pendataan ini menjadi data dasar, sehingga ke depan kami bisa memantau seberapa besar perkembangan yang terjadi terhadap KUMKM,” ujarnya.
