TERMINALNEWS.ID, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan untuk memperkuat pemberdayaan serta pengembangan ekosistem koperasi. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan di kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (18/9).
Menurut Menkop, penandatanganan MoU dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan difokuskan pada pemberdayaan koperasi berbasis rumah ibadah. Ia mengatakan kerja sama tersebut akan dimulai melalui pengembangan koperasi berbasis masjid.
“Kami menyambut baik komitmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk bersama-sama mendorong koperasi berbasis masjid dalam hal ini agar dapat tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” kata Menkop.
Hadir pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut adalah Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Pembina Yayasan Institut Quantum Akhyar Ustadz Adi Hidayat, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fathurrahman Kamal, dan Ketua Koperasi Masjid Jaya Berkemajuan Waluyo.
Menkop menjelaskan, pengembangan koperasi berbasis rumah ibadah juga belajar dari pengalaman koperasi di lingkungan pondok pesantren yang telah berkembang dan menopang kegiatan ekonomi komunitasnya.
“Kita akan dorong memiliki badan usaha koperasi juga. Diharapkan ini bisa menjadi awal yang baik untuk menorehkan sejarah perkembangan koperasi yang lebih modern dan lebih profesional ke depan,” ujarnya.
Kemudian dalam kerja sama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Kemenkop akan menyediakan data dan informasi serta mengidentifikasi koperasi berdasarkan sasaran dan sektor usahanya.
Kemenkop juga akan melakukan pendampingan dan penguatan kelembagaan koperasi. Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan diharapkan memperkuat koordinasi dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan terkait.
“Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan kami harapkan dapat memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan dan pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan dan merumuskan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi,” ujar Menkop Ferry.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Quantum Akhyar Ustadz Adi Hidayat mengatakan, jaringan Majelis Tabligh Muhammadiyah yang mencakup sekitar 12.000 masjid memiliki potensi untuk menjadi basis pengembangan koperasi berbasis komunitas. Hal itu, kata dia, menjadi salah satu modal untuk membangun sistem koperasi yang dapat diterapkan secara lebih luas.
“Ada 12.000 masjid di bawah Majelis Tabligh (Muhammadiyah), dan seluruh peserta atau jamaahnya itu riil. Database-nya terkumpul dalam satu database digital. Jadi orangnya riil, tempatnya ada, sistemnya sudah dibuat,” ujarnya.
Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah K.H. Fathurrahman Kamal mengatakan, Muhammadiyah ingin mengembangkan fungsi masjid sebagai sebuah ekosistem yang dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Ini tentu bagian daripada pemahaman Muhammadiyah dan ideologi Muhammadiyah untuk bekerja sama seluas-luasnya termasuk dengan pemerintah di dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita,” kata Fathurrahman.
