JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama Kementerian Transmigrasi (KemenTrans) sepakat menjalin kerja sama untuk mendorong pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi.
Kolaborasi ini bertujuan mengatasi tantangan ekonomi yang selama ini dihadapi daerah-daerah transmigrasi, seperti keterbatasan akses dan pengembangan usaha.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa pendirian koperasi di kawasan transmigrasi merupakan langkah strategis.
“Koperasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi. Melalui koperasi, mereka dapat berdaya dan memiliki peluang untuk lebih sejahtera,” paparnya.
Budi Arie Setiadi menambahkan, koperasi memungkinkan masyarakat mendapatkan berbagai program peningkatan kapasitas.
Hal ini selaras dengan kebutuhan mayoritas penduduk transmigrasi yang berprofesi sebagai petani, mendukung rencana swasembada pangan pemerintah.
Potensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi
Berdasarkan data KemenTrans, terdapat sekitar 9,1 juta jiwa transmigran di seluruh Indonesia, dengan 2,1 juta Kepala Keluarga (KK) tersebar di 153 kawasan transmigrasi.
Setiap keluarga rata-rata memiliki 2 hektar lahan, yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif.
Salah satu bentuk sinergi yang sedang dirancang adalah penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) tanpa perantara.
Oleh karena itu, Gapoktan diimbau segera mengurus badan hukum koperasi untuk mempermudah distribusi pupuk.
“Kami ingin memastikan kebutuhan pupuk terpenuhi, khususnya di kawasan transmigrasi. Selain itu, koperasi pemasaran juga perlu dibangun untuk mendukung pemasaran hasil pertanian,” tutur Budi.
Dukungan Pembiayaan dan Pemasaran
Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) siap memberikan pembiayaan bagi koperasi di kawasan transmigrasi.
“LPDB bisa mendukung modal kerja koperasi, termasuk kredit usaha tani. Dengan kepemilikan lahan yang jelas, koperasi dapat menjadi mitra strategis untuk petani,” jelas Budi.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara, menekankan pentingnya koperasi sebagai offtaker hasil pertanian.
“Banyak petani transmigrasi kesulitan memasarkan produk mereka. Kehadiran koperasi dapat menyerap hasil panen sehingga petani tidak rugi saat panen raya,” jelasnya.
Sinergi Antar-Kementerian
Rencana kolaborasi antara Kemenkop dan KemenTrans juga bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat di kawasan transmigrasi.
Dalam audiensi di kantor Kemenkop, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo turut hadir untuk membahas langkah strategis tersebut.
“Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kami berharap sinergi ini bisa segera terealisasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi secara signifikan,” tutur Iftitah.
