JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Isu pencalonan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mendapat perhatian serius dari masyarakat PPU dan pengamat kebijakan publik.
Diduga, pencalonan Marbun di PPU berkaitan dengan kepentingan politis tertentu, terutama terkait dengan Ibukota Nusantara (IKN).
Pengamat Kebijakan Publik, Miftahul Adib, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang Pj Bupati ingin maju di PPU.
“Ada beberapa faktor yang membuat seorang Pj Bupati ingin maju di PPU,” kata Adib kepada wartawan, Rabu (24/7/2024).
Adib menilai, pencalonan Marbun akan menghadapi tantangan berat karena ia bukan putra daerah dan kebijakan yang ia terapkan di Kabupaten PPU belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat setempat.
“Lebih baik PPU diserahkan kepada putra daerah yang lebih memahami budaya dan lingkungan masyarakat,” tutur Adib.
Isu mengenai pencalonan Marbun sudah beredar luas di kalangan politisi nasional. Kabar menyebutkan bahwa pencalonan Marbun didukung oleh Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Ya, beliau kesini mengatakan bahwa diminta Presiden Jokowi dan Pak Tito Mendagri untuk meminta dukungan partai maju Pilkada PPU 2024 ini,” ungkap salah satu pengurus partai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Tidak hanya di satu partai, Marbun juga melakukan hal yang sama di beberapa partai lain di Jakarta Selatan.
Namun, saat ditanya wartawan tentang kewajiban Pj Bupati atau Pj Gubernur yang berniat maju Pilkada 2024 untuk mundur paling lambat 40 hari sejak 17 Juli 2024, Marbun membantah bahwa dirinya akan mengundurkan diri untuk ikut kontestasi Pilkada PPU.
“Saya tepis isu itu, saya ke Jakarta untuk melaporkan kepada pimpinan saya di Kemendagri perihal pelaksanaan HUT RI di IKN dan Expo UMKM,” kata Marbun.
