JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) kembali menggelar INABUYER B2B2G EXPO 2025 di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Ajang ini merupakan langkah konkret untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamanatkan alokasi 40 persen belanja barang/jasa pemerintah untuk pelaku UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa INABUYER merupakan platform strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
“Event ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Kami ingin UMKM menjadi raja di negeri sendiri,” ungkapnya saat membuka acara.
Meskipun menurut data LKPP target belanja 40 persen untuk UMKM sudah tercapai, Menteri Maman menilai masih dibutuhkan penguatan dari sisi legalitas usaha, validitas entitas UMKM, serta kepastian bahwa produk yang dibeli benar-benar buatan dalam negeri.
“Kami ingin pastikan bukan hanya status usahanya UMKM, tapi produknya juga benar-benar manufaktur lokal,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan terlihat dari berbagai kebijakan afirmatif yang memberikan ruang luas bagi UMKM, koperasi, dan produk dalam negeri untuk berkembang.
“Kami memiliki tanggung jawab moral dan institusional agar semua kebijakan betul-betul berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi rakyat,” kata Menteri Maman.
Sementara itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan bahwa INABUYER menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri dari hulu ke hilir.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional.
“Tantangan kita bukan hanya meningkatkan belanja, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri. Karena itu, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci,” jelas Hendrar.
Ia menambahkan bahwa dengan penguatan sistem katalog elektronik versi 6 (V6), LKPP terus berupaya mempermudah transaksi antara pelaku usaha lokal dan instansi pemerintah. Sistem ini diyakini mampu memangkas biaya serta waktu pengadaan barang/jasa.
“Dengan kolaborasi solid antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, kami ingin menjadikan INABUYER bukan sekadar ajang transaksi, tetapi simbol keberpihakan terhadap produk lokal,” ujarnya optimistis.
Sementara itu, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah turut menegaskan pentingnya sinergi antara pengusaha ritel, pemerintah, BUMN, dan UMKM dalam membangun rantai pasok nasional yang kuat dan berkelanjutan.
“HIPPINDO berkomitmen memperkuat peran UMKM dalam ekosistem ritel modern Indonesia melalui INABUYER. Ini juga menjadi bagian penting dari gerakan Bangga Buatan Indonesia, Beli Produk Indonesia, dan BINA (Belanja di Indonesia Aja),” kata Budihardjo.
Ia menambahkan bahwa INABUYER B2B2G Expo juga menjadi salah satu rangkaian utama peringatan Hari Ritel Modern Indonesia (HARMONI) yang telah digagas HIPPINDO selama tiga tahun terakhir. Melalui kegiatan ini, HIPPINDO ingin memberikan akses lebih luas bagi UMKM untuk masuk ke jaringan distribusi ritel modern, sekaligus mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
