JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meresmikan Command Center sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi dan transformasi koperasi di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Command Center hadir sebagai pusat sistem informasi dan pengawasan operasional koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih. Mengintegrasikan data dari berbagai lembaga, termasuk pengelola dana bergulir, guna mendukung percepatan pembangunan fisik dan pengembangan koperasi secara menyeluruh.
“Kami mendapatkan mandat untuk mempercepat transformasi koperasi agar lebih kompetitif dan berkembang, agar koperasi dapat mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan BUMN dan badan usaha swasta,” kata Menkop dalam Grand Launching Command Center di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Senin (15/12/2025).
Hadir dalam acara, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih dan sejumlah Pejabat Kementeria/Lembaga terakait dalam Satgas Percepatan Pembangunan KDKMP.
Menkop Ferry menegaskan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk rebranding koperasi agar istilah dan perannya kembali populer di masyarakat.
Menkop Ferry mengatakan, salah satu fokus utama transformasi adalah digitalisasi. Dengan memanfaatkan teknologi, Kemenkop berharap dapat meningkatkan pelaporan dan pengawasan koperasi secara lebih efektif.
Oleh karena itu, digitalisasi menjadi kunci agar pihaknya bisa berinteraksi langsung dan melakukan pemantauan secara lebih intensif.
Sistem ini, Command Center juga dilengkapi dengan early warning system untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini sehingga langkah preventif dapat segera diambil. “Kami ingin koperasi yang bermasalah bisa diatasi sedini mungkin, agar tidak berdampak luas,” tambahnya.
Melalui Command Center, Kemenkop sambung Menkop Ferry, bisa memantau secara real-time proses pelatihan dan kegiatan usaha koperasi, baik di desa maupun koperasi yang lain.
Menkop menekankan, transformasi koperasi berbasis data yang dinamis dan real-time ini menjadi fondasi utama kerja Kementerian Koperasi ke depan.
Melalui transformasi ini, koperasi diharapkan menjadi lebih dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal operasional, pembangunan fisik, pelatihan, dan pengembangan model bisnis.
Menteri Ferry juga mengungkapkan bahwa Command Center akan mengintegrasikan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kejaksaan Agung (Kejagung), serta lembaga pengelola dana bergulir (BLU) di Kementerian Koperasi.
“Dengan sinergi ini, kami optimis percepatan pembentukan dan pengembangan Kopdes Merah Putih dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi,” harapnya.
Menteri Ferry menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari aparat kejaksaan, Satgas, hingga kementerian lembaga lain yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Ia menilai, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini ibarat operasi militer non-perang untuk membangun koperasi yang kuat dan berkelanjutan. “Ini tugas yang tidak ringan, namun kami optimis dengan komitmen dan kerja keras bersama, koperasi bisa menjadi soko guru perekonomian nasional,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih menjelaskan, keberadaan Command Centre sebagai platform integrasi akan menjadi landasan bagi proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang lebih efektif.
“Tentunya dengan didukung infrastruktur, keandalan dan keamanan data, sumber daya manusia IT yang berkompeten sehingga dapat menjamin terwujudnya ekosistem digital sektor perkoperasian yang cepat, aman dan berbasis data,” katanya.
Henra berharap, semoga Ruang Pusat Kendali diharapkan terus dikembangkan dan dioptimalkan sebagai backbone pengelolaan program, pengawasan kinerja.
“Serta peningkatan kualitas layanan dan tata kelola organisasi secara berkelanjuan, sebagai langkah awal dari pembaruan yang lebih besar bagi gerakan koperasi di Indonesia,” ucapnya.
