TERMINALNEWS.ID, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat kembali arah pembangunan ekonomi Indonesia sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yakni ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan nilai-nilai Ekonomi Pancasila.
Hal tersebut disampaikan Menkop Ferry Juliantono saat memberikan sambutan dalam Talkshow Forum Ekonomi dan Politik bertema “Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia” di The Tribrata Dharmawangsa, Senin (9/11/2026).
Hadir dalam acara tersebut, di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas, Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, serta CEO RMOL Network Indra Budiman.
“Selama 30 tahun terakhir, praktik perekonomian kita banyak bertumpu pada mekanisme pasar. Sekarang, oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan ekonomi kembali diperkuat agar semakin sesuai dengan amanat UUD 1945,” ujar Ferry Juliantono.
Menurut Menkop, perubahan paradigma tersebut ditandai dengan semakin kuatnya kehadiran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Salah satu wujud nyatanya adalah melalui pengembangan KDKMP sebagai ekosistem ekonomi berbasis desa yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.
Menkop menjelaskan, KDKMP memiliki tiga fungsi strategis. Pertama, menjadi saluran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi secara langsung kepada masyarakat desa. Melalui KDKMP, pemerintah kini memperkuat infrastruktur distribusi hingga ke tingkat desa dengan menghadirkan gudang dan gerai koperasi.
“Dengan kehadiran KDKMP, rantai distribusi menjadi semakin efisien karena penyaluran dapat dilakukan lebih dekat kepada masyarakat, melalui sinergi langsung antara BUMN dan Koperasi Desa,” tegasnya.
Kedua, KDKMP berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa. Koperasi akan menjadi wadah untuk menampung dan memasarkan berbagai produk unggulan masyarakat, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produk UMKM lokal.
Ketiga, KDKMP menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran tersebut mencakup distribusi bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga fasilitasi akses pembiayaan melalui Koperasi Desa.
Menkop Ferry menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto mendorong tiga pilar ekonomi nasional untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang, yakni sektor korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan koperasi.
“Kalau sebelumnya pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh korporasi, sekarang ketiga pilar ini kita dorong bersama agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 130 ribu koperasi yang berada dalam pembinaan Kementerian Koperasi. Koperasi-koperasi tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari produksi, distribusi, industri, hingga jasa keuangan, dan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian nasional.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengungkapkan bahwa Pertamina bersama Kementerian Koperasi tengah mengembangkan inovasi pengumpulan minyak jelantah dari masyarakat sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan energi nasional.
“Minyak jelantah ini akan menjadi kontribusi dari masyarakat ke ketahanan energi. Kita berusaha mengejar kemandirian energi antara lain dengan mengundang partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Program tersebut sejalan dengan peran KDKMP sebagai simpul pengumpulan potensi ekonomi masyarakat desa.
