TERMINALNEWS.ID, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan sekadar gerai penjualan barang, melainkan instrumen perubahan struktur ekonomi sekaligus pemutus mata rantai distribusi yang membebani masyarakat.
“Kepemilikan lahan yang sempit membuat petani rentan terhadap penindasan rantai distribusi yang panjang. Di sinilah peran KDKMP hadir untuk memotong jalur itu barang bersubsidi langsung dari produsen ke koperasi, lalu ke masyarakat, tanpa perantara yang melipatgandakan harga,” ungkap Menkop saat menjadi narasumber Diskusi Panel: Mengkaji Kebijakan, Memperkuat Manfaat Bagi Rakyat yang diselenggarakan Forum Akademisi Kemdiktisaintek-Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Hadir dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yulianto dan Kepala BAKOM Syahganda Nainggolan.
Tak hanya memangkas rantai distribusi yang panjang, KDKMP juga menyalurkan barang bersubsidi dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Menkop Ferry mencontohkan harga gas LPG bersubsidi yang seharusnya sekitar dipatok harga Rp 16.000-Rp 18.000 per kg justru di harga retail menjadi Rp20.000-Rp25.000 per kg.
Lebih dari itu, koperasi juga diharapkan menjadi alternatif keuangan pedesaan agar warga tidak terjebak pinjaman ilegal dan praktik lintah darat. “KDKMP harus menyediakan akses pembiayaan yang adil dan terjangkau di tingkat paling bawah,” tegasnya.
Di sisi penyaluran pupuk bersubsidi, KDKMP melalui arahan Kementerian Pertanian (Kementan), pupuk tidak lagi disalurkan perorangan, melainkan melalui kelompok tani yang tergabung dalam koperasi desa, agar perencanaan kebutuhan dan pengawasan distribusi lebih terukur.
“Pupuk tidak bisa dibagikan asal. Harus berdasarkan rencana tanam yang disusun bersama kelompok tani. Ini memastikan barang sampai tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” jelas Ferry.
Menkop Ferry mengaku, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah belum adanya lembaga penampung hasil produksi di tingkat desa. Akibatnya, hasil panen mudah diborong pihak korporasi dengan harga yang ditetapkan sepihak.
“Kami sudah mengundang pelaku logistik nasional, mereka mengakui kendala kendaraan pergi mengantar barang, pulang kosong karena tidak ada barang yang diangkut dari desa. Belum ada pusat pengumpul hasil produksi. KDKMP diharapkan mengisi kekosongan ini sebagai penampung sekaligus pengolah hasil warga,” ujarnya.
Menkop menegaskan, visi pangan nasional tidak sekadar menjaga ketersediaan pangan (food security), melainkan menuju kedaulatan pangan (food sovereignty), di mana pangan diproduksi, dikembangkan, dan dikuasai di dalam negeri sendiri, bukan bergantung pada impor.
“Presiden menginginkan pangan kita lahir dari tanah kita, dikelola anak bangsa. KDKMP menjadi ujung tombak ekosistem ini dari produksi, pengolahan, hingga penyaluran langsung ke masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tambahnya.
Oleh karena itu Menkop menambahkan, KDKMP tidak sekadar toko kelontong pesaing ritel modern, melainkan memiliki tiga peran khusus. Yakni, menyalurkan barang bersubsidi dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Menyerap dan memasarkan produk warga, dan menjadi perpanjangan tangan program sosial.
