TERMINALNEWS.ID, BANJARBARU – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti rendahnya partisipasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam program SMK Go Global yang disiapkan pemerintah untuk membuka peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dari target sekitar 40 ribu peserta, Kalsel baru memanfaatkan kuota sekitar 200 orang.
Edy menilai, rendahnya partisipasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Diperlukan upaya serius untuk membangun ekosistem penyiapan tenaga kerja yang mampu mendorong generasi muda Kalsel bersaing dan memanfaatkan peluang kerja di pasar global.
“Beberapa program pemerintah seperti SMK Go Global, masa satu provinsi hanya baru memanfaatkan 200 orang, dari 40.000 hanya beberapa persen saja. Saya kira PR (pekerjaan rumah) yang beratnya, yang harus diselesaikan,” ujar Edy dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/10).
Menurut Edy, rendahnya partisipasi tersebut juga berkaitan dengan masih terbatasnya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui sektor formal. Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah warga Kalsel yang bekerja ke luar negeri tercatat sekitar 400 orang per tahun. Sementara itu, sebagian lainnya masih bekerja melalui jalur informal, bahkan menggunakan jalur nonprosedural atau ilegal.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, salah satu kendala pelaksanaan program SMK Go Global adalah belum siapnya sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan. Padahal, program tersebut membutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, termasuk fasilitas asrama serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk membina LPK agar mampu meningkatkan kualitas dan memenuhi persyaratan program tersebut.
“Jadi perlu kerja keras dari pemerintah daerah untuk membina para LPK, sehingga dia naik kelas menuju LPK yang dipersyaratkan untuk SMK-nya. Nah, ekosistem itu harus dibangun,” tegasnya.
Edy menambahkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat sistem penyiapan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Upaya ini harus melibatkan berbagai institusi, mulai dari LPK, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga perguruan tinggi, sehingga calon pekerja memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Selain program SMK Go Global, Edy turut menyoroti pelaksanaan program pemagangan dalam negeri. Menurutnya, program tersebut perlu dirancang lebih terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dan peluang penyerapan tenaga kerja setelah masa pemagangan berakhir.
Ia menegaskan, pemagangan tidak boleh hanya menjadi kegiatan pelatihan sementara. Program tersebut harus dibangun melalui keterkaitan atau link and match antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha agar keterampilan peserta sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Untuk itu, pemerintah perlu memetakan kebutuhan tenaga kerja di setiap perusahaan, baik berdasarkan jenis pekerjaan maupun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar penentuan kuota dan pelaksanaan program pemagangan.
“Semestinya kebutuhan perusahaan-perusahaan Kalsel itu pekerjaan bidang apa saja, berapa orang. Sehingga pemerintah bisa memberi jatah itu,” kata Edy.
Ia menekankan, keberhasilan program pemagangan tidak cukup diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan. Indikator yang lebih penting adalah seberapa banyak peserta yang berhasil melanjutkan ke dunia kerja setelah menyelesaikan program.
“Maka kami Komisi IX menghendaki target pemagangan ini adalah seberapa banyak peserta magang yang kemudian dilanjutkan bekerja,” pungkasnya.
Edy berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memperkuat koordinasi bersama lembaga pelatihan, institusi pendidikan, serta dunia usaha. Dengan ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi, program SMK Go Global dan pemagangan diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda Kalimantan Selatan, baik di dalam maupun luar negeri.
