OLEH: Nabil M. Salim

MEMASUKI dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Partai Demokrat menyoroti satu hal yang paling mendesak: ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai arah pembangunan di era Prabowo sudah tepat karena lebih fokus ke aspek sosial. Namun, ia berharap sisa tiga tahun pemerintahan benar-benar mampu mengangkat daya beli dan harkat hidup masyarakat.

“Di era Presiden Prabowo, saya kira fokusnya lebih kepada aspek sosial, bagaimana program-programnya lebih menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” ujar Herman Khaeron dalam beberapa keterangannya, yang juga diamini Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertumbuhan 5% Belum Cukup

Harapan itu bukan tanpa alasan. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di kisaran 5,03% – 5,29% pada dua tahun terakhir, jauh dari target ambisius 8% yang dijanjikan saat kampanye.

Herman menyebut target 5,8% hingga 6,5% pada 2027 masih mungkin dicapai, dengan catatan pemerintah mampu mengelola tantangan global dan memperkuat pembiayaan APBN. Ia bahkan mendorong pembentukan Direktorat Otoritas Mineral Nasional (DOMN) satu pintu untuk komoditas sebagai pendorong ekonomi.

“Dengan pertumbuhan triwulan pertama 5,6%, ada optimisme 5,8% sampai 6,5% bisa dicapai,” katanya di Gedung Parlemen, Mei lalu.

MBG dan Koperasi Desa Jadi Taruhan

Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah menegaskan komitmen mengawal program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan.

Menurut Herman, MBG bukan sekadar soal makan gratis. Jika dikelola benar dengan melibatkan bahan baku lokal di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini bisa menjadi mesin ekonomi baru di daerah.

“Selain memberikan asupan gizi, tetapi juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” ujarnya.

Namun ia juga mengingatkan, program-program itu masih menuai kritik dan harus dievaluasi, bukan dipaksakan demi kepentingan politik 2029. Sikap ini sejalan dengan pernyataan resmi Demokrat yang menyebut belum membahas Pilpres 2029 sama sekali.

“Kami belum membahas Pilpres 2029, apalagi Undang-Undang Pemilu juga belum dibahas. Kami masih fokus menyukseskan program utama dan Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Herman.

Pesan untuk 3 Tahun ke Depan

Di tengah sorotan terhadap MBG yang telah menjangkau 56,9 juta penerima dan isu besarnya anggaran, Demokrat ingin pemerintah memastikan satu hal: rakyat bisa hidup layak.

“Kita harus menjamin masyarakat yang tidak berpendapatan tetap bisa makan minimal satu kali sehari,” kata Herman dalam wawancara RRI.

Dengan sisa waktu tiga tahun, Demokrat berharap program yang sudah berjalan tidak hanya menjadi jargon, tapi benar-benar dirasakan. Mulai dari pupuk untuk petani, hingga pekerjaan yang layak.

Ekonomi yang makin baik dan kesejahteraan yang merata, itulah harapan yang kini dititipkan Sekjen Demokrat untuk sisa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Tommy R. Arief