ERWIN Rahmat Abdullah (26), kembali mempersembahkan medali emas di Asian Games XX/2026 cabang angkat besi kelas 75 kg.
Bukan hanya emas, lifter asal Makassar itu juga memecahkan rekor dunia dengan total angkatan 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk. Di Asian Games XIX Hangzhou 2022, Erwin juga menyumbang emas di kelas 73 kg.
Sebelumnya, bulutangkis beregu putra juga mempersembahkan emas. Dengan begitu, per Senin (28/9/2026), target Kemenpora 4 emas tinggal selangkah lagi. Di Hangzhou 2022, Indonesia finis peringkat 13 dengan 7-11-18. Emas diraih oleh: Muhammad Sejahtera Dwi Putra (2 emas menembak), Harris Horatius (Wushu), Ameliya Nur Sifa (BMX Women), Rahmat Erwin Abdullah (Angkat Besi 73 kg), Desak Made Rita Kusuma Dewi (Panjat Tebing Women Speed), dan tim Perahu Naga.
Bagi saya, apa pun hasil akhir Kontingen Indonesia di Aichi-Nagoya, wajib diapresiasi.
Mengapa? Catat, hingga hari ini pemerintah pusat maupun daerah masih menganggap olahraga sebagai anak tiri. Olahraga masih dianggap beban keuangan negara. Padahal, olahraga adalah satu-satunya alat yang paling ampuh menyatukan anak bangsa.
Tengoklah sepakbola, bulutangkis, basket, dan voli — cabor dengan penggemar terbesar. Saat cabor-cabor itu manggung, orang bersatu. Mereka meninggalkan perbedaan politik, perbedaan junjungan, dan strata kelas. Di arena olahraga, tak ada cebong-kampret, tak ada Termul-Termol. Semua satu: Indonesia.
Tak Punya Rumah
Tahun 1930, Ir. Soeratin mendeklarasikan PSSI (Persatoean Sepak Raga Seloeroeh Indonesia) padahal Indonesia belum lahir. Tahun 1938, Panpel Piala Dunia ke-3 di Prancis mengundang PSSI — saat itu belum ada kualifikasi. Tuan rumah boleh mengundang negara mana saja. Karena terkendala politik, PSSI tak bisa berangkat, digantikan NIVU (Nederlandsch Indische Voetbal Unie). Beruntung, Soeratin mengizinkan delapan pemain lokal ikut.
Tahun 1948, saat Indonesia ditolak ikut Olimpiade London, Bung Karno menjawab dengan menggelar PON I di Surakarta. Indonesia juga menggelar GANEFO 1963, pesta olahraga negara-negara berkembang. Akibatnya Indonesia sempat keluar dari IOC.
Sebelumnya, atas bantuan Uni Soviet, Bung Karno membangun kompleks olahraga 1958-62 seluas 278,1 hektar yang diberi nama Gelora Bung Karno. Bahkan untuk menunjukkan Timor Timur bergabung ke Indonesia (1975), atas biaya negara PSSI berlatih setahun penuh di Brasil.
Bung Karno punya semboyan: Membangun Olahraga, Membangun Bangsa (1962) saat pembukaan GBK. GBK sendiri adalah jawaban Bung Karno untuk PM Soviet Nikita Khrushchev: “Apa yang akan engkau tinggalkan untuk rakyatmu? Pendahulumu meninggalkan candi-candi indah,” saat BK ke Moskow 1957.
Lalu 9 September 1984, Pak Harto mencanangkan Mengolahragakan Masyarakat dan Memasyarakatkan Olahraga di Solo, yang kemudian menjadi Hari Olahraga Nasional.
Baik Bung Karno maupun Pak Harto sadar betul: olahraga adalah gerbang terdepan sebuah bangsa. Hanya ada dua momen di mana Merah-Putih dikibarkan dan Indonesia Raya dinyanyikan dengan penuh khidmat: saat Presiden disambut di luar negeri, dan saat atlet meraih emas di multi-event: Olimpiade, Asian Games, SEA Games.
Nah, persoalannya, Kemenpora — kementerian yang bertanggung jawab atas olahraga sesuai UU No.11/2022 — adalah kementerian klaster C, dan di klaster itu pun berada paling bawah. Akibatnya anggarannya super minim. Jika tidak keliru, 2026 ini Kemenpora hanya diberi Rp 1,150 Triliun. Untuk operasional kantor saja sudah lebih dari separuh.
Yang lebih miris, kantor Kemenpora di Jl. Gerbang Pemuda, Senayan berdiri di atas HPL TVRI. Artinya, jika TVRI membutuhkan, demi hukum Kemenpora harus pindah.
Selain itu, 279,1 hektar lahan GBK hak kelolanya ada di Setneg, padahal kementerian itu tidak punya tupoksi mengurusi olahraga. Bahkan jika Kemenpora ingin memakai fasilitas di sana untuk kepentingan olahraga, statusnya sama dengan pihak lain: mengajukan surat dan membayar sewa.
Dengan kondisi itu, tak ragu saya menyebut olahraga adalah anak tiri bangsa. Dielu-elukan saat sukses, tapi saat berjuang meraih prestasi yang mengharumkan bangsa, dunia olahraga dibiarkan sendiri dalam sepi.
Di sini, hanya pembina-pembina yang “gila” saja yang bisa memajukan cabornya. Tanpa itu, atlet dan cabor seolah hidup segan, mati tak mau.
Di Angkat Besi misalnya, ada dua orang gila: Rosan Perkasa Roeslani dan Mayjen TNI (Purn) Djoko Pramono. Tanpa keduanya, Angkat Besi tak akan seperti ini. Hebatnya, Rosan sudah mengurus Angkat Besi jauh sebelum jadi pejabat negara. Kedua orang gila itu tidak pernah memanfaatkan cabornya sebagai ajang Panjat Sosial, apalagi mencari keuntungan finansial.
Begitulah dunia olahraga Indonesia, Anak Tiri yang dielu-elukan saat berjaya, setelah itu hilang tanpa jejak. Padahal saat Prabowo terpilih jadi Presiden, ada secuil harapan olahraga memasuki masa keemasan.
Prabowo adalah pengurus cabor Pencak Silat dan praktisi berkuda. Artinya dia paham betul kebutuhan dunia olahraga. Proses panjang menuju prestasi butuh biaya besar. Tahun 2019, jelang Pilpres saat diskusi singkat Prabowo dengan Pak Amien Rais dan Jenderal (Purn) Djoko Santoso, sudah ada wacana Kemenpora digeser jadi Kementerian Olahraga saja (kepemudaan diurus 27 kementerian lain), hak pengelolaan GBK di bawah Menpora, dan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 10 Triliun. Tapi saat ini olahraga sungguh harus mencari jalan sendiri.
Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan ke depan.
*M. NIGARA, Wartawan Olahraga Senior
Editor: Tommy R.Arief
