🎬Aspirasi Provinsi Kepulauan Nias Kembali Menguat
NIAS,TERMINALNEWS.ID — Aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias kembali mengemuka di tengah masyarakat. Gagasan yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun itu dinilai sebagai kebutuhan strategis untuk mempercepat pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan di wilayah kepulauan tersebut, yang saat ini masih menjadi bagian dari Sumatera Utara.
Tokoh nasional asal Nias, Mayjen TNI (Purn) Cristian Zebua, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN), disebut terus melakukan konsolidasi lintas elemen masyarakat. Pertemuan digelar baik dengan tokoh adat, pemuka agama, akademisi, maupun diaspora Nias yang tersebar di berbagai daerah.
Upaya tersebut dilakukan untuk menyatukan persepsi dan memperkuat langkah bersama dalam mendorong Kepulauan Nias menjadi daerah otonomi baru (DOB). Menurut sejumlah tokoh masyarakat, konsolidasi menjadi kunci agar perjuangan tidak terpecah dan tetap berada dalam koridor konstitusional.
Pernah Hampir Disahkan
Wacana pemekaran ini bukan hal baru. Pada 30 September 2014, usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias hampir disahkan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Namun, dinamika politik dan penolakan dari sejumlah daerah lain yang juga mengusulkan pemekaran membuat pengesahan tersebut tertunda.
Wilayah yang diusulkan meliputi empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, serta Kota Gunungsitoli.
Secara geografis, Kepulauan Nias memiliki karakteristik kepulauan yang terpisah dari daratan utama Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Harapan pada Pemerintah Pusat
Masyarakat berharap dukungan dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dapat membuka kembali ruang pembahasan moratorium daerah otonomi baru. Presiden RI Prabowo Subianto juga diharapkan memberi perhatian terhadap aspirasi yang telah lama diperjuangkan ini.
Bagi warga Nias, pembentukan provinsi bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat identitas, mempercepat pembangunan ekonomi, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif.
Perjuangan ini diyakini hanya dapat terwujud melalui persatuan seluruh elemen masyarakat Kepulauan Nias. Asa itu, meski sempat tertunda, disebut belum pernah benar-benar padam.[SamahatoBuulolo]
