🎹Ahmad Dhani: Harga Mati Hak Komposer, Kongres AKSI 2026 Cetak Resolusi Nasional
JAKARTA,TERMINALNEWS.ID– Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) menggelar Kongres Nasional Komposer Indonesia 2026 di Gedung Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Forum ini menjadi ajang konsolidasi besar para pencipta lagu dalam memperjuangkan hak royalti yang wajar dan berkeadilan, terutama terkait performing rights dalam konser dan pertunjukan langsung.
Kongres dihadiri Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, sejumlah musisi senior, serta pemangku kepentingan industri musik nasional. Suasana berlangsung hangat namun tegas menandai babak baru perjuangan komposer Indonesia.
Komposer Bukan Pelengkap
Ketua Umum AKSI, Satriyo Yudi Wahono atau lebih dikenal nama panggung “Piyu” menegaskan bahwa langkah organisasi yang dipimpinnya bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan upaya memperbaiki keseimbangan ekosistem musik nasional.
“Lisensi bukan formalitas. Royalti bukan sukarela atau belas kasihan. Itu hak konstitusional pencipta. Penggunaan lagu tanpa izin adalah pelanggaran hukum,” ujarnya lantang.
Menurut Satriyo, sejak berdiri pada 3 Juli 2023, AKSI kerap dicap kontroversial. Namun kini organisasi tersebut justru dilibatkan dalam berbagai forum lintas kementerian hingga tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta di DPR.
“Kongres ini momentum sejarah. Pencipta lagu bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama ekosistem musik nasional,” tegasnya.
Negara Hadir untuk Kebudayaan
Dalam pidatonya, Fadli Zon menegaskan mandat konstitusi dalam Pasal 32 UUD 1945: negara wajib memajukan kebudayaan nasional. Musik, katanya, adalah bagian penting dari objek pemajuan kebudayaan.
“Komposer adalah the first owner atas karya cipta. Ini common sense. Apa yang diciptakan sepenuhnya menjadi hak penciptanya,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang dialog dalam proses revisi regulasi agar tercipta solusi win-win bagi seluruh pelaku industri: pencipta, penyanyi, label, produser, hingga promotor konser.
Ahmad Dhani: Jangan Pernah Menyerah
Ketua Pembina AKSI, Ahmad Dhani, menekankan bahwa perjuangan hak komposer adalah “harga mati”.
“Harga mati tentang hak komposer. Jangan pernah menyerah. Kalau kita lengah, nasib komposer tidak akan berubah,” katanya.
Menurut Dhani, izin penggunaan lagu dalam konser adalah prinsip fundamental. Ia menilai, sejak diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta 2014, hak moral dan ekonomi komposer kerap terpinggirkan.
Piagam Resolusi Nasional: Kedaulatan Intelektual Ditegaskan
Kongres AKSI 2026 menghasilkan Piagam Resolusi Nasional Komposer Indonesia yang menegaskan:
1.Hak eksklusif pencipta adalah kedaulatan pribadi atas ciptaannya.
2.Lembaga manajemen kolektif tidak boleh mengambil alih hak eksklusif pencipta.
3.Setiap penggunaan komersial dalam pertunjukan wajib melalui izin langsung atau lisensi dari LMK khusus pertunjukan musik.
Resolusi ini menjadi rujukan moral dan normatif dalam pembaruan tata kelola musik nasional. Dengan semangat “Berkarya, Bergerak, Bersuara”, AKSI menegaskan komitmen untuk membangun ekosistem musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Di tengah dinamika industri yang terus berubah, satu pesan dari Kongres Nasional 2026 terdengar jelas: komposer bukan lagi bayangan di balik panggung mereka adalah fondasi yang menentukan arah musik Indonesia.|Sumber Kementrian Kebudayaan RI
