BerandaNewsEsai & OpiniDENNY INDRAYANA: TANPA KOREKSI,...

DENNY INDRAYANA: TANPA KOREKSI, WAPRES PENGGANTI GIBRAN BATAL — SOAL HITUNGAN 60 HARI DAN 14 HARI KERJA YANG DIANGGAP KELIRU

Denny Hitung Di Papan Tulis: Sidang MPR Paling Lambat 9 Desember, Usulan 2 Nama Paling Lambat 19 November. Kalau Lewat, Melanggar Undang-Undang

OLEH: : NABIL M.SALIM

DENNY Indrayana kembali muncul dengan papan tulis.

Bukan dengan orasi di jalan. Bukan dengan konferensi pers yang ramai. Tapi dengan cara seorang dosen hukum: berdiri di depan papan tulis, menulis satu per satu dasar hukumnya, lalu menghitung kalender November dan Desember di depan kamera.

Judulnya keras: “Tanpa Koreksi, Wapres Pengganti Gibran: BATAL!!!”

Isinya bukan soal siapa yang layak jadi Wapres. Isinya soal prosedur. Soal hitungan hari. Soal satu kata yang dianggap sering disepelekan: hari kerja.

Dan menurut Denny, kalau hitungan itu tidak dikoreksi, maka seluruh proses pemilihan Wapres pengganti Gibran bisa cacat hukum.

DASAR HUKUM YANG DITULIS DENNY DI PAPAN TULIS

Di papan tulis itu, Denny menulis 7 poin:

– Dasar hukum: UUD 1945
– Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945
– Pasal 46 UU MD3 + Pasal 136 Tatib MPR
– Hari kalender dan hari kerja
– Pasal 9 UU MD3
– Pasal 22 Tatib MPR
– Sidang paling lambat 9 Desember, usulan paling lambat 19 November
– Melanggar = Batal

Lalu Denny membacakan satu per satu bunyi pasalnya.

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945:

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Itu intinya. Kalau Wapres kosong, MPR wajib sidang paling lambat 60 hari. Bukan 61 hari. Bukan 90 hari. 60 hari.

Pasal 46 UU MD3:

“(1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama enam puluh hari untuk memilih Wakil Presiden.”
“(2) Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.”

Baca Juga :   Pesona Bidadari Halmahera: Burung Endemik Malut yang Warna Bulunya Mirip Bendera Palestina

Di sinilah letak perdebatan Denny. Kata kuncinya adalah: 14 hari kerja, bukan 14 hari kalender.

Pasal 9 UU MD3:

“Hari adalah hari kerja.”

Ini yang Denny tekankan berkali-kali. Di UU MD3, definisi “hari” itu adalah hari kerja. Bukan hari kalender. Bukan hari Sabtu-Minggu. Bukan hari libur nasional.

Jadi kalau aturan bilang “14 hari kerja sebelum sidang”, maka hitungannya harus pakai hari kerja. Senin sampai Jumat, dikurangi hari libur nasional. Tidak bisa hitung pakai kalender biasa.

HITUNGAN DENNY: SIDANG PALING LAMBAT 9 DESEMBER, USULAN PALING LAMBAT 19 NOVEMBER

Dari sinilah Denny menarik hitungan kalendernya.

Menurut Denny, kalau kekosongan Wapres itu dihitung dari awal, maka sidang MPR paling lambat harus digelar 9 Desember.

Kalau sidang paling lambat 9 Desember, dan Presiden wajib mengusulkan 2 nama paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang, maka batas terakhir pengusulan itu jatuh pada 19 November.

Denny menunjukkan kalender November dan Desember di video itu. Dia coret satu per satu hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Dia hitung mundur dari 9 Desember, 14 hari kerja ke belakang. Hasilnya: 19 November.

Artinya, menurut hitungan Denny:

– Kalau 2 nama calon Wapres belum masuk ke pimpinan MPR sampai 19 November, maka prosedurnya sudah lewat batas.
– Kalau proses tetap dipaksakan jalan, maka itu melanggar Pasal 46 Ayat (2) UU MD3 dan Pasal 9 UU MD3.
– Kalau melanggar, maka hasilnya bisa dinyatakan batal secara hukum.

Itulah yang Denny maksud dengan kalimat di papan tulis: “Tanpa Koreksi = BATAL!”

KENAPA DENNY BILANG HARUS DIKOREKSI?

Denny tidak bilang “jangan pilih Wapres baru.” Denny tidak bilang “biarkan jabatan Wapres kosong selamanya.”

Yang Denny bilang adalah: koreksi dulu hitungannya.

Jangan campur aduk hari kalender dengan hari kerja. Jangan hitung 60 hari pakai kalender, tapi 14 hari pakai hari kerja, atau sebaliknya. Harus konsisten. Harus sesuai UU MD3.

Baca Juga :   Empat Nama Kandidat Kuat Calon Ketum PSSI, Ada Erick Thohir Hingga AHY

Karena kalau hitungan awalnya saja sudah salah, maka semua yang dibangun di atasnya akan salah juga. Sidangnya salah, pemilihannya salah, pelantikannya salah.

Dan dalam hukum tata negara, kesalahan prosedur itu bukan kesalahan kecil. Kesalahan prosedur bisa membuat sebuah keputusan menjadi tidak sah. Bisa membuat sebuah pemilihan menjadi cacat hukum. Bisa membuat Wapres yang terpilih nanti digugat keabsahannya sejak hari pertama dilantik.

Itulah yang Denny peringatkan: lebih baik koreksi sekarang, saat masih bisa dikoreksi, daripada nanti sudah terpilih, sudah dilantik, baru digugat, dan negara ribut lagi.

YANG MASIH JADI PERDEBATAN

Di kolom komentar video itu, banyak yang memuji Denny sebagai orang yang cerdas dan teliti. Banyak yang bilang penjelasan Denny ini adalah pendidikan hukum yang bagus untuk rakyat.

Tapi ada juga yang bertanya:

– Apakah Presiden Prabowo sudah menyetujui Gibran mundur?
– Apakah hitungan 60 hari itu dimulai dari kapan? Dari tanggal pengunduran diri, dari tanggal surat diterima MPR, atau dari tanggal kekosongan dinyatakan resmi?
– Apakah MPR memakai tafsir yang sama soal “hari kerja” seperti yang dipakai Denny?

Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Karena dalam hukum, hitungan hari itu selalu jadi perdebatan. Kapan mulai hitung, kapan selesai hitung, apakah hari pertama dihitung atau tidak, apakah hari libur dihitung atau tidak — semua itu bisa beda tafsir.

Dan sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari MPR, Presiden, atau Mahkamah Konstitusi yang membenarkan atau membantah hitungan Denny ini secara resmi.

Karena itu, Terminal News menempatkan berita ini secara proporsional:

– Ini adalah pendapat hukum dari Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, pakar hukum tata negara.
– Ini bukan putusan pengadilan.
– Ini bukan keputusan MPR.
– Ini adalah peringatan dini, agar MPR dan Presiden tidak salah hitung.

Baca Juga :   Mengapa Polisi Berani Menyita Rp543 Miliar, tetapi Belum Menetapkan Tersangka?

UNTUK MALUKU, MALUT, DAN PAPUA— KENAPA INI PENTING?

Mungkin ada yang bertanya: “Ini kan soal Jakarta. Soal MPR, soal Presiden, soal Wapres. Apa hubungannya dengan kita di Maluku, dan Maluku Utara, Ternate, Halmahera dan Morotai?”

Hubungannya besar.

Karena Wapres itu bukan hanya jabatan di Jakarta. Wapres itu adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Maluku dan Maluku Utara. Kalau proses pemilihannya cacat hukum, maka legitimasi Wapres itu akan dipertanyakan di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku.

Dan karena Maluku pernah merasakan pahitnya konflik karena pemimpin yang tidak dipercaya rakyat, kita tahu betapa pentingnya pemimpin yang sah, yang dipilih dengan prosedur yang benar, yang tidak bisa digugat keabsahannya.

Kalau sejak awal prosedurnya sudah benar, rakyat akan percaya. Kalau sejak awal prosedurnya sudah salah, rakyat akan curiga. Dan curiga itu yang sering jadi awal perpecahan.

Karena itu, peringatan Denny ini bukan soal dukung atau tolak Gibran. Bukan soal dukung atau tolak calon Wapres baru. Ini soal menjaga agar negara ini berjalan sesuai aturan.

KOREKSI ITU BUKAN MENGHAMBAT, KOREKSI ITU MENYELAMATKAN*

Denny menutup penjelasannya dengan kalimat yang sederhana tapi keras:

“Tanpa koreksi, batal.”

Maksudnya bukan “batalkan saja pemilihan Wapres.” Maksudnya: “Kalau tidak dikoreksi, hasilnya batal.”

Koreksi itu bukan menghambat. Koreksi itu menyelamatkan. Koreksi itu membuat prosesnya sah. Koreksi itu membuat Wapres yang terpilih nanti bisa bekerja dengan tenang, tanpa dibayang-bayangi gugatan soal prosedur.

Dan untuk MPR, untuk Presiden, untuk semua pihak yang terlibat, pesan Denny ini jelas:

Hitung lagi. Cek lagi. Jangan sampai karena salah hitung 14 hari kerja, negara harus menanggung akibat hukum yang jauh lebih besar.

Karena dalam hukum, satu hari saja bisa menentukan sah atau batalnya sebuah keputusan besar.

*Editor: Tommy R.Arief

- A word from our sponsors -

spot_img

Most Popular

More from Author

Maman Abdurrahman: Festival ‘UMKM Legal, Terlindungi, dan Berdaya’ Atasi Kendala Pengusaha Mikro di Daerah

TERMINALNEWS.ID, KETAPANG – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas...

Pilihan Kepemilikan Makin Fleksibel, Mitsubishi Motors Hadirkan Beragam Program Menarik di GAW 2026

TERMINALNEWS.ID, TANGERANG – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan...

PJBW Pekan ke-102 Tebar Kepedulian, DKM Ar-Rahmah hingga Masyarakat Ciawi Apresiasi Gerakan Wartawan Berbagi

TERMINALNEWS.ID, BOGOR – Konsistensi menebarkan kepedulian sosial terus ditunjukkan Program Jumat...

Coach Koko Heru Optimistis Penuhi Target di Mongolia, Semakin Membaik Selama Uji Coba

TERMINALNEWS.ID, JAKARTA – Timnas Basket Indonesia mengantongi modal positif menjelang tampil...

- A word from our sponsors -