Laporan wartawan Terminalnews.id/Jef Sukapura
TERMINALNEWS.ID, BOGOR – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) kembali menjadi perhatian serius.
Melalui patroli gabungan yang berlangsung selama lima hari, 16–20 November 2026, Kementerian Kehutanan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang mengancam kelestarian kawasan konservasi tersebut.
Dalam operasi yang dipusatkan di wilayah kerja Resor PTN Gunung Talaga, Seksi PTN Wilayah II Bogor itu, petugas berhasil menertibkan 31 lubang tambang ilegal dan satu lokasi rendaman emas.

Selain itu, sebanyak 29 gubuk atau saung serta 15 unit alat dan mesin pendukung kegiatan penambangan turut dimusnahkan.
Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, mengatakan penertiban tersebut bukan semata-mata upaya menghentikan aktivitas pertambangan ilegal. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan tindakan preventif untuk menekan risiko kerusakan lingkungan dan mencegah bencana ekologis, terutama menjelang dan selama musim penghujan.
Menurut Didid, aktivitas pertambangan tanpa izin di dalam kawasan konservasi berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem yang dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan.

“Penertiban PETI bukan hanya tanggung jawab taman nasional, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui pendekatan simpatik dan kolaboratif, kami berupaya memperkuat komunikasi serta mendorong solusi alternatif mata pencaharian masyarakat yang sejalan dengan kelestarian lingkungan,” ujar Didid dalam keterangan pers di lokasi, Kamis (19/11/2026).
Operasi gabungan tersebut melibatkan 28 personel dari berbagai unsur. Rinciannya, 10 personel Balai TNGHS, dua anggota Polri, satu personel TNI, tiga petugas Dinas Lingkungan Hidup, tiga personel Satpol PP, satu personel BPBD, tiga anggota MPA/MMP, serta lima orang perwakilan masyarakat.
Didid menegaskan, keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi bukti bahwa pengamanan kawasan konservasi membutuhkan sinergi dan komitmen bersama. Penanganan PETI dinilai tidak akan berjalan optimal apabila hanya dibebankan kepada pengelola taman nasional.

Temukan Peralatan Tambang Berkapasitas Besar
Dalam penyisiran di lapangan, tim gabungan menemukan sejumlah peralatan yang mengindikasikan aktivitas PETI di kawasan tersebut telah berkembang dengan dukungan sarana operasional yang cukup kompleks.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah keberadaan mesin diesel berkapasitas besar beserta instalasi pendukungnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penambangan tidak lagi sekadar mengandalkan peralatan sederhana sebagaimana pola penambangan tradisional yang sebelumnya banyak ditemukan di kawasan TNGHS.
“Temuan mesin diesel berkapasitas besar beserta instalasi pendukungnya menunjukkan bahwa aktivitas PETI di lokasi tersebut memiliki karakteristik operasional yang relatif lebih kompleks atau semi-modern,” ungkap Didid.
Selain itu, petugas juga mengamankan 109 unit barang bukti berupa perkakas kerja, mesin, peralatan listrik, dan suku cadang. Tim turut menemukan sekitar 240 meter kabel kelistrikan serta 315 meter selang yang digunakan untuk mendukung pernapasan dan sirkulasi udara di dalam lubang tambang.
Keberadaan berbagai peralatan tersebut memperkuat indikasi bahwa kegiatan PETI di lokasi itu didukung sarana produksi dan permodalan yang relatif besar.

“Berbagai peralatan dan instalasi yang ditemukan menunjukkan kompleksitas aktivitas penambangan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius dalam upaya pengamanan kawasan taman nasional,” katanya.
Antisipasi Bencana Ekologis Saat Musim Hujan
Penertiban dilakukan melalui penelusuran pada dua grid pengelolaan taman nasional. Pertama, Grid 584 yang meliputi Blok Gua Ulung dan Blok CiKeresek. Kedua, Grid 621 yang mencakup Blok Keresek, Blok Gandok, dan Blok Cipopok.
Menurut Didid, penertiban tersebut memiliki urgensi tersendiri mengingat kawasan TNGHS merupakan wilayah konservasi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan tata air.
Aktivitas pertambangan ilegal yang membuka lahan, membuat lubang-lubang galian, serta menggunakan berbagai instalasi pendukung berpotensi memperparah kerusakan lingkungan. Risiko tersebut semakin perlu diwaspadai ketika intensitas hujan meningkat.

“Berdasarkan pertimbangan risiko bencana, penertiban ini merupakan langkah preventif untuk menekan kerusakan lingkungan dan mencegah potensi bencana ekologis yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, terutama pada musim penghujan,” tegasnya.
Balai TNGHS memastikan upaya pengamanan kawasan dari aktivitas pertambangan ilegal akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, penegakan ketentuan yang berlaku, serta mitigasi risiko bencana.
Di sisi lain, pendekatan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan PETI. Masyarakat diharapkan memiliki alternatif mata pencaharian yang tidak merusak lingkungan sehingga upaya pelestarian kawasan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga.
Melalui langkah tersebut, Balai TNGHS menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian ekosistem Gunung Halimun Salak agar tetap berfungsi sebagai kawasan konservasi sekaligus penyangga kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya.

