TERMINALNEWS.ID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) untuk mendukung perencanaan pembangunan dan penanganan risiko bencana.
Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Dasar Sistem Informasi Geografis dan Aplikasi dalam Kajian Risiko Bencana (KRB) yang berlangsung di Kota Kupang, 18-19 November 2026. Kegiatan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta Kelompok Kerja Perubahan Iklim.
Pelaksana Tugas Sekretaris Bapperida NTT, Yohanes Paut, mengatakan ketepatan data menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan dan langkah pemerintah menghadapi bencana.
Menurut dia, pemanfaatan GIS memungkinkan pemerintah menggabungkan berbagai informasi berdasarkan lokasi geografis. Salah satu contohnya adalah memetakan kerusakan rumah akibat bencana dengan data penduduk miskin.
Melalui analisis tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi keluarga yang tidak hanya mengalami kerusakan tempat tinggal, tetapi juga memiliki keterbatasan ekonomi. Informasi itu kemudian dapat digunakan untuk menentukan prioritas bantuan pemulihan dan sumber pembiayaannya.
“Data informasi yang baik akan menentukan bagaimana ke depannya kita melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan bencana yang ada di NTT,” kata Yohanes saat membuka pelatihan.
Ia juga menyinggung pengalaman penanganan gempa Flores yang menunjukkan pentingnya ketelitian dalam pencatatan koordinat. Kesalahan menentukan titik lokasi dapat menyebabkan fasilitas yang dilaporkan rusak muncul di tempat berbeda pada peta sehingga menyulitkan proses verifikasi dan penyusunan rencana pemulihan.
Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD NTT, Richard Pelt, menjelaskan bahwa kajian risiko bencana harus mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah. Kajian tersebut mengintegrasikan aspek bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebagai dasar perencanaan pembangunan serta penataan ruang.
Richard menilai ketersediaan data lintas perangkat daerah dan pemanfaatan hasil KRB di tingkat kabupaten/kota masih perlu diperkuat.
Penguatan kapasitas ini juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan pemerintah provinsi menjalankan fungsi asistensi dan penelaahan KRB kabupaten/kota.
Program Policy Official SIAP SIAGA NTT, Selvister Ndaparoka, mengatakan aturan terbaru BNPB menempatkan tim penelaah atau validator di tingkat provinsi. Karena KRB mencakup berbagai komponen, tim tersebut membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah dan akademisi.
Menurut Selvister, penguasaan perangkat GIS harus berjalan beriringan dengan pemahaman petunjuk teknis penyusunan kajian.
Pelatihan yang diselenggarakan bersama Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia, ini mencakup pengenalan GIS, pengolahan data geospasial, serta praktik pemetaan bahaya dan kerentanan.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu menerapkan sekaligus membagikan keterampilan kepada rekan kerja. Dengan demikian, BPBD dan Bapperida dapat memperbarui peta serta analisis risiko secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah menentukan lokasi program, prioritas perlindungan, dan penerima bantuan secara lebih tepat.

