TERMINALNEWS.ID, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong penguatan sinergi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok, meningkatkan nilai tambah hasil laut, sekaligus memperluas akses pasar bagi nelayan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan, Kemenkop berkomitmen memperkuat peran koperasi dalam mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi KNMP. Menurut dia, sinergi kelembagaan dan kemitraan usaha diperlukan agar manfaat ekonomi dari hasil laut dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat pesisir.

“Langkah ini dijalankan untuk memastikan hasil laut dinikmati secara adil oleh masyarakat pesisir, melalui rantai pasok yang terintegrasi, nilai tambah yang meningkat, dan akses pasar yang terbuka lebar,” kata Farida saat memaparkan materi tentang Sinergi Koperasi dengan KNMP dalam Rapat Koordinasi Update Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP dan Budidaya Ikan Darat Tematik di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

KDKMP dan KNMP Bangun Kemitraan Usaha

Farida menjelaskan, Kemenkop berperan mendorong KDKMP untuk mengembangkan usaha di sektor perikanan. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi bagian dari ekosistem usaha yang mendukung aktivitas nelayan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

“Sinergi KDKMP dengan KNMP dirancang melalui model kemitraan yang saling melengkapi,” ujarnya.

Kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP. Dalam aturan itu, Kemenkop mendapat mandat untuk mendukung penguatan koperasi di sekitar lokasi KNMP melalui pemetaan data, peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola, pembinaan dan pendampingan usaha, hingga dukungan keberlanjutan koperasi.

Selain itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP Tahun 2026 menjadi salah satu landasan koordinasi antarinstansi.

Kemitraan juga akan diperkuat dengan melibatkan koperasi perikanan yang telah berjalan sebagai mitra penyerapan hasil produksi maupun pengelola unit usaha di KNMP.

“Dengan demikian tercipta ekosistem usaha yang terintegrasi, berkelanjutan, dan langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Farida.

Contoh Kemitraan di Lebak

Salah satu model kemitraan yang telah berjalan terdapat di Kabupaten Lebak, Banten, melalui kerja sama Koperasi Mina Muara Sejahtera (KMMS) dengan KDKMP.

Dalam pola tersebut, usaha perikanan tangkap diintegrasikan dari hulu hingga hilir. Nelayan anggota KMMS memasok hasil tangkapan yang kemudian dikelola melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Unit Pengolahan Ikan milik koperasi.

Hasil tangkapan selanjutnya diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti tuna loin, cumi ring, fillet patin, hingga udang vaname.

Sementara itu, KDKMP berperan sebagai pemasok ikan segar sekaligus pusat distribusi produk olahan melalui Gerai Sembako.

“Kemenkop memfasilitasi kemitraan ini guna memperkuat rantai pasok, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan secara langsung,” tutur Farida.

Untuk mendukung pengembangan kemitraan tersebut, Kemenkop juga telah menyusun Daftar Data Irisan KDKMP-KNMP Tahap I dan Tahap II. Data tersebut mencakup identitas koperasi, wilayah cakupan, status kepesertaan, serta kelengkapan perizinan.

Data itu nantinya menjadi dasar dalam menentukan prioritas penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, dan dukungan kemitraan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir serta potensi perikanan di masing-masing daerah.

“Kemenkop akan terus mendorong sinergi KNMP dengan KDKMP agar kemitraan usaha dapat berjalan konkret dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan di seluruh Indonesia,” tegas Farida.

Pemerintah Siapkan Tiga Program

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat sektor perikanan.

Zulkifli menyebut, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan asing dari sejumlah negara, termasuk Thailand, Vietnam, hingga Tiongkok, menyebabkan potensi kerugian yang disebut mencapai rata-rata Rp200 triliun per tahun.

Sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menetapkan tiga program utama.

Pertama, pembangunan 5.000 Kampung Nelayan hingga akhir 2029. Setiap kampung nelayan akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari tempat pelelangan ikan, pelabuhan, gudang pendingin, pabrik pengolahan hasil laut, hingga KDKMP.

“Tujuannya agar nelayan tidak lagi menjual ikan mentah dengan harga murah, melainkan memiliki daya tawar dan nilai tambah yang kuat,” kata Zulkifli.

Kedua, pemerintah menargetkan pembangunan 40 ribu Desa Tematik di berbagai wilayah potensial. Pengembangan desa tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan komoditas unggulan masing-masing daerah.

Ketiga, pemerintah akan melakukan revitalisasi tambak. Dari rencana awal sebanyak 20.000 lokasi, sebanyak 6.000 lokasi diprioritaskan untuk dikembangkan terlebih dahulu karena dinilai siap untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya.

Melalui rangkaian program tersebut, pemerintah menempatkan penguatan infrastruktur, koperasi, pengolahan hasil perikanan, dan akses pasar sebagai bagian dari upaya membangun rantai usaha perikanan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.