TERMINALNEWS.ID, LANGSA – Pemulihan ekonomi pascabencana di Aceh mulai diarahkan tidak sekadar untuk mengembalikan aktivitas usaha, tetapi juga membangun kembali kekuatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan dan berkembang.
Ratusan pelaku UMKM dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang mendapat pendampingan usaha dalam workshop peningkatan kapasitas yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Pemerintah Provinsi Aceh di Gedung Laboratorium IAIN Langsa, Jumat (11/9).
Program tersebut menyasar sejumlah kebutuhan yang menjadi tantangan pelaku usaha setelah bencana, mulai dari penguatan produksi, pemasaran, hingga akses pembiayaan.
Bagi pelaku usaha, pendampingan itu dinilai penting karena pemulihan tidak cukup hanya dengan mengembalikan modal. Kualitas produk dan kemampuan memasarkannya juga perlu diperkuat agar usaha dapat kembali tumbuh.
Pemilik usaha kuliner di Kota Langsa, Siti Rahmah, mengatakan materi yang diberikan dalam pelatihan dapat langsung diterapkan dalam kegiatan usahanya.
“Materi pelatihannya sangat bermanfaat karena bisa langsung saya terapkan untuk meningkatkan kualitas produk, standardisasi, dan pengemasan supaya usaha kami dapat naik kelas,” ujar Siti.
Hal serupa disampaikan Pocut Mayasari, pelaku usaha asal Aceh Timur. Menurut dia, workshop memberikan pengetahuan praktis yang dibutuhkan, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang masih berada dalam tahap pengembangan.
“Terutama saat penjelasan pada sesi pemasaran, kami diajarkan cara mengurus sertifikasi PIRT dan sertifikat halal,” katanya.
Tak Hanya Pelatihan, Akses Pembiayaan Disiapkan
Kementerian UMKM tidak hanya memberikan pelatihan. Rangkaian pemulihan juga melibatkan Bank Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta sejumlah lembaga keuangan mitra untuk membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Pendampingan turut diberikan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan lembaga inkubator Natural Academy. Skema tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM menyusun kembali usaha mereka sekaligus menemukan peluang pasar baru.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan penguatan kapasitas wirausaha merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi.
“Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha menjadi salah satu rangkaian program pemulihan ekonomi pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Riza.
Ia menjelaskan, pemulihan UMKM akan dilakukan secara bertahap dan tidak berhenti pada pelatihan. Pemerintah juga menyiapkan intervensi di sisi pasar dan pembiayaan agar pelaku usaha memiliki dukungan yang lebih lengkap untuk kembali beraktivitas.
Secara keseluruhan, program tersebut menyasar 5.250 wirausaha di 50 kabupaten/kota terdampak bencana yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Para peserta juga akan diarahkan masuk ke aplikasi SAPA UMKM. Platform tersebut akan digunakan untuk memantau perkembangan usaha secara berkala sehingga pemerintah dapat mengukur hasil program sekaligus menyesuaikan pendampingan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
Riza mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang sejak awal terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang sejak awal telah bersinergi serta mendukung penuh pelaksanaan program pemulihan UMKM terdampak bencana,” katanya.
Banpres Rp3 Juta Disiapkan untuk Pelaku Usaha Terdampak
Selain pendampingan, pemerintah juga menyiapkan dukungan permodalan melalui Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro.
Bantuan tersebut ditujukan bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana yang belum mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan perbankan lainnya.
Setiap penerima direncanakan memperoleh hibah sebesar Rp3 juta. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 400 ribu pemilik usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,2 triliun untuk periode 2026-2027.
Di Langsa, proses pendataan calon penerima bantuan terus dilakukan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Langsa serta Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan perkembangan pendataan calon penerima Banpres.
Data tersebut dihimpun berdasarkan usulan pemerintah kabupaten dan kota dengan tujuan memastikan bantuan diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Pemerintah daerah di Aceh berharap proses pendataan dapat segera dituntaskan sehingga bantuan permodalan bisa disalurkan secara tepat sasaran dan mempercepat kembali bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Program pemulihan UMKM tersebut merupakan bagian dari kerja sama Kementerian UMKM dengan pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan pemulihan ekonomi tidak berhenti ketika pelaku usaha kembali membuka lapak atau memulai produksi. Lebih jauh, UMKM diharapkan memiliki modal, kemampuan produksi, akses pasar, serta kapasitas usaha yang lebih kuat sehingga dapat menghadapi tantangan pascabencana dan kembali menjadi penggerak ekonomi daerah.
