KUPANG,TERMINALNEWS.ID Pemerintah daerah dan mitra Program SIAP SIAGA di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong penguatan tata kelola data, kesinambungan kapasitas aparatur, serta kemandirian pendanaan. Hal ini krusial agar layanan kebencanaan dapat terus berjalan setelah Fase II program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia tersebut berakhir pada 2027.
Kebutuhan itu mengemuka dalam Diskusi Terbatas Pra Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Program SIAP SIAGA di NTT Tahun 2027 di Hotel Harper, Kupang, Jumat (23/10). Forum ini menghimpun pembelajaran pelaksanaan program dan usulan dukungan untuk tahun terakhir Fase II.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang, Ernest Ludji, menekankan bahwa penanggulangan bencana masih sulit memperoleh perhatian di tengah prioritas pembangunan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan komitmen serta keterlibatan komponen pentahelix. “Kalau kita tidak melakukan itu secara bersama-sama, kita hanya bermimpi saja,” ujarnya. Ia pun berharap kemitraan SIAP SIAGA dapat dilanjutkan karena dampak nyatanya telah dirasakan, seperti pembaruan Kajian Risiko Bencana dan pengembangan relawan pengemudi transportasi daring.
Meski ada harapan perpanjangan, fasilitator SIAP SIAGA, Silvia Fanggidae, menjelaskan bahwa rencana kerja 2027 tetap disusun dengan pendekatan tahun penutupan. Pemilihan kegiatan mempertimbangkan peluang keberlanjutan mandiri, perluasan manfaat, dan nilai pembelajaran. Dukungan diarahkan agar hasil pendampingan memiliki pijakan kelembagaan dan sumber daya yang memungkinkan pemerintah setempat melanjutkannya.
Tata Kelola Data dan Kapasitas Aparatur
Persoalan data menjadi perhatian utama. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida NTT, Yohanes Paut, menyoroti ketidakselarasan data korban dan kerusakan yang memperlambat pemanfaatan bantuan. “Kenapa hari ini di tingkat provinsi ada 40 miliar rupiah bantuan dari pemerintah pusat yang belum terserap? Karena kita masih ribut dengan data yang belum cocok satu sama lain,” ungkapnya.
Yohanes menekankan perlunya pengerahan logistik darurat yang berjalan bersamaan dengan pendataan terkoordinasi, termasuk pembagian peran klaster dan prosedur kerja (SOP) yang jelas. Sejalan dengan itu, BPBD Kota Kupang mengusulkan pengembangan portal data kebencanaan mutakhir dan peningkatan kapasitas Pusat Pengendalian Operasi. Forum PRB NTT juga mendorong mekanisme pertukaran data antarperangkat daerah.
Tantangan lain adalah tingginya pergantian aparatur. Kepala Bidang Perencanaan dan Kesiapsiagaan BPBD NTT, Syafruddin Herman, menyebut pergeseran personel terlatih membuat lembaga harus membangun kapasitas teknis dari awal. “Bicara tata kelola bencana… selalu berulang tahun dari nol kilometer,” keluhnya. Menanggapi hal ini, anggota Forum PRB NTT, Deby Moruk, mengingatkan bahwa dokumen, SOP, dan rencana kontinjensi (seperti yang diterapkan saat penanganan Seroja) sudah ada dan tinggal dilanjutkan. Usulan yang muncul meliputi pendataan aparatur bersertifikasi, pembekalan personel baru, serta pembaruan Kajian Risiko Bencana provinsi.
Inklusi dan Kemandirian Pendanaan
Dari aspek inklusi, Ketua Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) NTT, Desderdea Kanni, menyoroti absennya data ragam disabilitas dalam penanganan darurat. “Kalau data lansia, anak, dan ibu hamil ada, tetapi data ragam disabilitas tidak pernah ada,” tuturnya. Keterbatasan data ini beriringan dengan kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga pihaknya harus melakukan sosialisasi ulang saat asesmen. Perwakilan perangkat daerah juga menekankan pentingnya data terpilah untuk memastikan bantuan bagi perempuan dan anak, serta mendorong integrasi perlindungan mereka dalam mekanisme kedaruratan.
Terkait pembiayaan, Ernest Ludji mengakui birokrasi yang kaku dapat memperlambat penanganan. Direktur CIS Timor, Haris Oematan, mengusulkan pengembangan pooling fund kebencanaan yang ditopang sumber daya lokal dan kegiatan produktif. “Kita perlu mulai melangkah ke arah social business dan pertanian terpadu tahan iklim agar memiliki sumber pendanaan berkelanjutan untuk respon darurat,” katanya. Ia juga menegaskan agar pemulihan ekonomi dan sumber pangan lokal menjadi bagian dari penanganan awal.
Di tingkat masyarakat, usulan dukungan mencakup penguatan kerja sama antardesa melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), kelanjutan desa tangguh bencana, dan perluasan pelatihan TOP Rangers (relawan pengemudi) untuk evakuasi dan distribusi logistik. Bapperida juga mengusulkan penandaan program dan anggaran pemulihan pascabencana dalam rencana kerja daerah 2027–2029.
Seluruh masukan dari forum ini akan dirangkum oleh fasilitator SIAP SIAGA sebagai bahan rencana tindak lanjut. Usulan tersebut akan dibahas dan ditentukan prioritasnya di Jakarta untuk memastikan dukungan pada 2027 benar-benar memperkuat kemampuan pemerintah dan masyarakat NTT dalam melanjutkan pengelolaan risiko bencana.
