JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan narkoba, korupsi, dan perjudian online.
Dalam rapat kabinet pertama di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024) lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tegasnya terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia.
Presiden mengirim pesan jelas bahwa pemerintah tidak akan menoleransi peredaran narkoba.
Seruan Presiden ini menjadi isyarat penting bagi Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat komitmen dalam memerangi narkoba.
Beberapa Kepolisian Daerah (Polda), seperti Polda Kalimantan Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Banten, telah mengungkap sejumlah kasus besar yang melibatkan jaringan narkoba internasional.
Di Kalsel, misalnya, petugas menyita 70 kilogram sabu dari jaringan Fredy Pratama, sementara operasi lainnya berhasil mencegah penyelundupan sabu dari Iran di Jakarta.
Meskipun upaya ini diapresiasi, Indonesia Narcotic Watch (INW) menyoroti masih adanya tantangan serius yang harus diatasi, terutama dalam hal transparansi dan penegakan hukum terhadap aparat yang terlibat dalam peredaran narkoba.
Direktur Eksekutif INW, Budi Tanjung, mengungkapkan bahwa keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba merupakan ancaman serius yang perlu diatasi. Menurutnya, tindakan aparat yang terlibat tidak hanya mencoreng citra institusi, tetapi juga melemahkan upaya pemberantasan narkoba.
Budi menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menghadapi aparat yang tergoda oleh keuntungan dari jaringan narkoba. “Presiden Prabowo perlu memastikan tidak ada celah bagi aparat penegak hukum yang tergiur kekayaan yang ditawarkan oleh sindikat narkoba,” ujar Budi.
INW menyerukan agar Kapolri dan Kepala BNN melakukan pembersihan internal serta memberikan target khusus kepada setiap Kapolda untuk mengungkap kasus narkoba di wilayahnya. Budi juga menegaskan perlunya komitmen dalam bentuk kontrak, agar setiap Kapolda yang gagal dalam pemberantasan narkoba bisa dievaluasi atau dicopot, sementara yang berhasil diberikan apresiasi.
Sebagai contoh, tindakan tegas yang diambil Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, yang memecat 10 anggota karena terlibat dalam konspirasi dengan bandar narkoba, patut diapresiasi dan ditiru oleh Kapolda lain.
Indonesia Narcotic Watch berharap pemerintah dan aparat penegak hukum terus berkomitmen untuk membersihkan institusi dari oknum yang terlibat dalam peredaran narkoba, sehingga Indonesia bisa terbebas dari ancaman narkoba.
