TERMINALNEWS.ID, JAKARTA – Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI akan tetap tegak lurus terhadap perintah Presiden Prabowo Subianto. Hal itu termasuk dalam menyikapi dinamika politik terkait sejumlah nama yang mulai mencuat sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres).
Maruli mengatakan, TNI akan mendukung siapa pun sosok yang nantinya dipilih Presiden. Menurutnya, penentuan figur tersebut merupakan hak prerogatif Presiden sehingga seluruh jajaran TNI akan mengikuti keputusan kepala negara.
Pernyataan itu disampaikan Maruli saat ditanya mengenai munculnya nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang belakangan turut diperbincangkan sebagai salah satu kandidat cawapres.
“Kita TNI pasti dukung penuh lah. Apa pun, siapa pun itu kan hak prerogatif dari Tim Presiden, kita akan dukung. Ya bagus kan, beliau sudah jadi wakil DPR selama ini,” ujar Maruli usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (16/11/2026).
Maruli menilai Dasco memiliki rekam jejak dan kiprah yang baik selama menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR RI. Ia pun mengapresiasi pengalaman serta kapasitas Dasco dalam menjalankan tugas di lembaga legislatif.
“Kiprahnya luar biasa, saya kira kita dukung lah. Ada beberapa yang saya lihat di media. Siapa pun itu yang dipilih Presiden pasti TNI akan ikut,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa TNI sebagai bagian dari pemerintahan akan menjalankan setiap kebijakan dan penugasan yang diputuskan Presiden Prabowo. Maruli mencontohkan penunjukan dirinya sebagai Wakil Panglima TNI hingga Kepala BNPPDT yang seluruhnya dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap mandat Presiden.
“Oh, iyalah. Saya kan di pemerintahan beliau jadi Wakil Panglima. Diangkat jadi Kepala BNPPDT, kita jalankan,” tegasnya.
Fokus Benahi Infrastruktur dan Kesejahteraan Daerah Perbatasan
Di luar dinamika politik nasional, Maruli juga menjelaskan fokus tugasnya sebagai Kepala BNPPDT, khususnya dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Menurutnya, pembangunan di wilayah tersebut akan diarahkan terlebih dahulu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Prioritasnya meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan listrik.
“Bagaimana daerah-daerah tersebut sementara kita akan bangun infrastrukturnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhan sehari-hari standarnya tentang listrik dan lain sebagainya,” kata Maruli.
Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, pembangunan akan dilanjutkan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Sektor pertanian dan pemanfaatan lahan produktif menjadi sejumlah bidang yang akan didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Komisi II DPR Minta BNPPDT Susun Rencana Aksi 2026-2029
Sementara itu, dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Agun Gunandjar Sudara, dan Dede Yusuf Macan Effendi, Komisi II DPR RI meminta BNPPDT menyusun Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2026-2029.
Rencana aksi tersebut diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran. Dokumen itu harus memuat sejumlah aspek penting, mulai dari penentuan lokasi prioritas, program konkret, target capaian, kebutuhan anggaran, hingga penyesuaian regulasi.
Selain itu, rencana aksi juga harus menjabarkan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab, pemerintah daerah sebagai pelaksana, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI turut menyatakan dukungan terhadap perubahan nomenklatur sekaligus transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi BNPPDT.
Komisi II DPR RI juga meminta pemerintah segera menerbitkan dasar hukum yang diperlukan untuk menjadi landasan perubahan kelembagaan tersebut.
Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat peran BNPPDT, tidak hanya dalam mengelola kawasan perbatasan negara, tetapi juga mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil.

