JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar rapat koordinasi untuk membentuk Klinik UMKM Bangkit di wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah di tiga provinsi tersebut.
“Besok saya juga akan turun langsung ke lokasi bencana dan Insya Allah mulai besok Klinik UMKM Bangkit sudah beroperasi. Ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo untuk membantu pemerintah daerah, agar pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Senin (29/12).
Menteri Maman mengatakan, Klinik UMKM Bangkit menawarkan tiga layanan utama, yaitu pembiayaan, belanja produk lokal, dan penguatan produksi.
“Tujuan dari Klinik UMKM Bangkit adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang bergerak, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menghindari terjadinya ketimpangan dalam proses pemulihan ekonomi,” katanya.
Menteri Maman menambahkan, Klinik UMKM Bangkit akan dibentuk di sejumlah titik strategis di Sumatera untuk mengoptimalkan dukungan pemulihan ekonomi.
“Akan ada delapan titik Klinik UMKM di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Medan, dan Kota Padang,” ujarnya.
Selain itu, kata Menteri Maman, Kementerian UMKM juga sedang menginventarisasi pasar rakyat serta menyiapkan langkah-langkah untuk mengaktifkan kembali pasar-pasar yang terdampak.
“Tak hanya menghidupkan kembali pasar tradisional, Kementerian UMKM juga berencana menghubungkan produk-produk lokal dengan e-commerce dan berbagai mitra terkait, sehingga pergerakan ekonomi dapat terus berlangsung dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Menteri Maman menegaskan, keberhasilan program Klinik UMKM Bangkit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
“Program ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, hingga perguruan tinggi. Kami juga akan membuka jalur pelaporan dari masyarakat dan pengusaha UMKM setempat melalui berbagai kanal pengaduan,” katanya.
