JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Just Coalition for Our Planet (JustCOP) menagih komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.
Mereka menilai kebijakan energi nasional yang ada saat ini justru berpotensi menghambat pencapaian target puncak emisi karbon yang semestinya dicapai pada 2030, namun kini diproyeksikan mundur hingga 2037.
Penilaian itu disampaikan dalam diskusi daring bertajuk Menagih Komitmen Iklim Indonesia, yang digelar di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Hadir dalam forum tersebut Syaharani, Kepala Divisi Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law (ICEL); Tri Purnajaya, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri; serta Torry Kuswardono, Koordinator Sekretariat Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL.
Syaharani menjelaskan, kemunduran target puncak emisi tersebut merujuk pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060, yang memproyeksikan puncak produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru akan terjadi pada 2037.
Padahal, dalam dokumen Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR), target tersebut semestinya tercapai tujuh tahun lebih cepat, yakni pada 2030.
“Dengan kebijakan saat ini, puncak emisi sektor energi Indonesia justru mundur tujuh tahun dari proyeksi awal. Artinya, komitmen Indonesia terhadap transisi energi rendah karbon masih jauh dari jalur yang seharusnya,” ujar Syaharani.
Ia menambahkan, Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang berlaku hingga 2030 masih menunjukkan ketergantungan besar terhadap energi fosil, dengan porsi hingga 79 persen dari total bauran energi nasional. Kondisi itu dinilai kontradiktif terhadap target penurunan emisi karbon.
“Target penurunan emisi Indonesia dalam skenario Business as Usual (BAU) 2030 justru masih mencerminkan kenaikan emisi hingga 148 persen dibandingkan 2010. Dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang berlaku juga belum secara tegas menyebutkan target pensiun dini pembangkit listrik batu bara,” tegasnya.
Syaharani mengingatkan, keterlambatan pencapaian puncak emisi akan membuat Indonesia melampaui batas aman kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat Celsius dari era praindustri.
Jika skenario ini terjadi, bumi akan semakin memanas dan memperburuk krisis iklim yang sudah mengancam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah.
“Sekalipun target ENDC Indonesia tahun 2022 tercapai, emisi nasional masih tergolong tinggi. Karena itu, pemerintah harus segera meningkatkan ambisi penurunan emisi melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC),” ujarnya.
Menjelang Konferensi Para Pihak (COP 30) tentang perubahan iklim yang akan digelar pada November 2025 di Brasil, Indonesia diketahui belum menyerahkan dokumen SNDC. Tenggat waktu penyerahan yang ditetapkan September 2025 telah terlewati.
Meski demikian, Tri Purnajaya dari Kementerian Luar Negeri menyatakan optimisme bahwa pemerintah akan segera memenuhi kewajiban tersebut.
Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga oleh sejumlah negara lain yang masih menyesuaikan kebijakan nasional mereka.
“Kita harus realistis. Komitmen iklim Indonesia perlu diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Indonesia bukan satu-satunya negara yang belum menyerahkan SNDC. Baru sekitar separuh dari negara peserta Paris Agreement yang sudah menyerahkan,” ujarnya.
Tri menegaskan, diplomasi iklim Indonesia tetap aktif di berbagai forum internasional dan berupaya menyeimbangkan antara target dekarbonisasi dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Torry Kuswardono menilai kebijakan iklim pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan.
Menurutnya, mitigasi perubahan iklim seharusnya tidak menyebabkan pelemahan masyarakat dalam beradaptasi terhadap dampak krisis iklim.
“Pemerintah mesti melindungi hak atas tanah melalui pengakuan tanah adat dan reforma agraria sebagai fondasi ketahanan iklim komunitas. Perlindungan sosial adaptif juga penting bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, buruh, dan pekerja informal,” kata Torry.
Ia mencontohkan, hilirisasi industri nikel di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah justru menimbulkan perebutan lahan, konflik agraria, serta pencemaran lingkungan.
“Kebijakan perubahan iklim belum mencerminkan perlindungan nyata terhadap kelompok rentan,” ujarnya.
Torry juga mengkritik kurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan iklim di Indonesia. Menurutnya, proses pengambilan keputusan masih minim transparansi.
“Partisipasi publik seringkali hanya formalitas. Hari ini diumumkan akan ada partisipasi, tapi besok kebijakan sudah diketok tanpa konsultasi berarti,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah sebaiknya fokus pada kebijakan adaptasi dan mitigasi berbasis komunitas.
“Proyek kecil yang masif dan inklusif lebih efektif dibanding proyek besar yang sentralistik. Komunitas lokal lebih tahu kebutuhan mereka. Jangan sampai proyek ketahanan pangan justru membabat hutan yang kaya biodiversitas,” pungkasnya.
