Halmahera, 2026
OLEH Nabil M. Salim
DI ATAS KERTAS, Maluku Utara tampak sedang menang.
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu yang tercepat di Indonesia. Aktivitas smelter nikel terus berdenyut. Ekspor nikel meningkat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp9,7 triliun.
Angka-angkanya pun terlihat menjanjikan. Tingkat kemiskinan berada di angka 5,81 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,52, sementara rasio Gini berada di level 0,299.
Namun, ketika kita turun dari tabel statistik ke dapur rumah warga, ke kebun para petani, dan ke laut tempat nelayan menggantungkan hidup, muncul satu pertanyaan sederhana:
Untuk siapa semua pertumbuhan itu?
Pertanyaan tersebut penting, sebab di balik grafik ekonomi yang terus menanjak, terdapat realitas lain yang tidak selalu terlihat dalam laporan statistik.
Ketika ekonomi terlalu bergantung pada nikel
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa dilepaskan dari industri nikel. Sekitar 1,2 juta hektare wilayah Maluku Utara disebut telah menjadi kawasan konsesi pertambangan.
Industri bergerak, investasi masuk, smelter beroperasi, dan uang berputar dalam skala besar. Namun, persoalannya adalah sejauh mana perputaran ekonomi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Pertumbuhan yang tinggi seharusnya tidak berhenti di kawasan industri. Dampaknya harus sampai ke pasar tradisional, warung kecil, desa-desa, petani, nelayan, dan keluarga yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
Sebab, ekonomi yang besar belum tentu berarti kesejahteraan yang merata.
Lapangan kerja dan persoalan tenaga lokal
Pembangunan kawasan industri juga membawa harapan terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat lokal memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengisi pekerjaan tersebut.
Ketika tingkat pengangguran terbuka (TPT) justru mencapai 4,55 persen, muncul persoalan yang tidak bisa diabaikan: mengapa pertumbuhan industri yang begitu pesat belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja lokal?
Salah satu jawabannya adalah kesenjangan keterampilan atau skill gap. Industri membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, sementara sebagian masyarakat lokal belum memiliki keterampilan yang sesuai.
Karena itu, pembangunan industri semestinya berjalan beriringan dengan pembangunan manusia. Pelatihan, pendidikan vokasi, sertifikasi, hingga peningkatan kualitas sekolah dan perguruan tinggi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan, bukan sekadar pelengkap.
Ketika rakyat kecil ikut menanggung biaya pembangunan
Di tengah geliat pertambangan, kehidupan masyarakat kecil juga menghadapi tekanan.
Nilai Tukar Petani (NTP) berada di angka 104,38. Di sejumlah wilayah, masyarakat menghadapi persoalan lingkungan seperti perubahan kualitas sungai, sementara lahan produktif semakin terbatas.
Infrastruktur pun menjadi bagian dari persoalan. Jalan dan fasilitas publik semestinya dibangun untuk memperlancar aktivitas seluruh masyarakat, bukan hanya untuk mendukung mobilitas kendaraan industri dan angkutan tambang.
Pembangunan akan kehilangan maknanya jika masyarakat yang tinggal di sekitar pusat pertumbuhan justru merasa semakin jauh dari manfaat pembangunan tersebut.
Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah
Persoalan pemerataan tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan atau sektor industri. Pemerintah juga memiliki pekerjaan besar.
Ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Sekitar 86 persen pendapatan daerah masih bersumber dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga membutuhkan perhatian serius. Sebanyak 1.185 Koperasi Desa Merah Putih telah dibentuk, tetapi tantangannya adalah memastikan koperasi-koperasi tersebut benar-benar hidup, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Membentuk kelembagaan adalah langkah awal. Memastikan kelembagaan tersebut berjalan dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat adalah pekerjaan yang sesungguhnya.
Pertumbuhan tinggi bukan berarti persoalan selesai
Gubernur Maluku Utara, Sherly, juga telah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat.
Pernyataan tersebut penting untuk menjadi bahan refleksi.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, seberapa besar nilai investasi, atau seberapa banyak smelter yang berdiri.
Pembangunan juga harus dilihat dari pertanyaan yang lebih sederhana: apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik?
Apakah petani mendapatkan penghasilan yang layak? Apakah nelayan memiliki laut yang tetap produktif? Apakah anak-anak muda Maluku Utara memiliki kesempatan kerja yang sama? Apakah desa mendapatkan infrastruktur yang memadai? Dan yang tak kalah penting, apakah lingkungan masih mampu diwariskan kepada generasi berikutnya?
Jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat tetapi ketimpangan kesempatan, persoalan lingkungan, dan kesenjangan keterampilan tidak ditangani, kita berisiko menjadi provinsi yang kaya dalam data, tetapi miskin dalam rasa.
2026 adalah soal pilihan
Tahun 2026 bukan semata-mata tentang mencari siapa yang salah.
Ini tentang menentukan pilihan.
Apakah Maluku Utara akan terus berlari mengejar angka, atau mulai berjalan bersama rakyat?
Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang grafik yang bergerak naik.
Pembangunan harus diukur dari seberapa banyak manusia yang ikut berdiri ketika grafik itu naik.
Maluku Utara tidak harus memilih antara pertumbuhan dan keadilan.
Daerah ini layak mendapatkan keduanya: ekonomi yang tumbuh dan kesejahteraan yang merata; industri yang berkembang dan lingkungan yang terjaga; investasi yang masuk dan masyarakat lokal yang mendapatkan kesempatan.
Karena pertumbuhan ekonomi seharusnya bukan membuat manusia tertinggal.
Pertumbuhan seharusnya membuat semua orang ikut bergerak maju.
#MalukuUtara #Halmahera #Nikel #Ekonomi #Keadilan #Pembangunan #Opini #NabilMSalim
