TERMINALNEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) merealisasikan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp1,006 triliun atau 87,25 persen dari total pagu efektif sebesar Rp1,153 triliun.
Tingkat penyerapan tersebut dinilai mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal sekaligus mendukung percepatan berbagai program prioritas nasional, terutama Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Capaian tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat memaparkan Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade di Jakarta, Rabu (15/7).
“Secara umum, kinerja penyerapan di pusat pada satuan kerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan mayoritas satuan kerja merealisasikan anggaran di atas 93 persen, bahkan beberapa satuan kerja mencapai sekitar 97 persen,” ujar Ferry.
Dalam rapat tersebut, Menkop didampingi Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, serta jajaran pejabat eselon I Kemenkop.
Ferry menjelaskan, tingginya realisasi anggaran didukung adanya penambahan alokasi anggaran sepanjang 2025. Semula, pagu awal Kemenkop ditetapkan sebesar Rp473,31 miliar pada Desember 2024, kemudian mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi menjadi Rp317,48 miliar.
Selanjutnya, Kemenkop memperoleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp744,44 miliar serta pembukaan blokir anggaran senilai Rp91,38 miliar, sehingga total pagu akhir kementerian mencapai Rp1,217 triliun. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, terutama pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Meski penyerapan anggaran di tingkat pusat berjalan optimal, Ferry mengakui realisasi Dana Dekonsentrasi di daerah masih menghadapi tantangan. Hingga akhir 2025, serapan Dana Dekonsentrasi tercatat sebesar 81,22 persen.
Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk membiayai pelatihan pengurus KDKMP dan penyediaan tenaga pendamping di seluruh provinsi. Namun, luasnya wilayah dan sebaran koperasi menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan, khususnya bagi wilayah-wilayah yang areanya sangat luas,” katanya.
Meski demikian, pemanfaatan anggaran dinilai memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekosistem koperasi nasional. Sepanjang 2025, Kemenkop telah memfasilitasi pelatihan bagi lebih dari 15 ribu pendamping KDKMP, 143 ribu pengurus KDKMP, dan sekitar 206 ribu sumber daya manusia koperasi. Selain itu, sebanyak 69 koperasi berhasil diintegrasikan ke dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di bidang tata kelola keuangan, Kemenkop kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2025.
Capaian tersebut memperpanjang catatan Kemenkop yang telah meraih opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014.
“Prestasi ini mencerminkan pengelolaan keuangan kami yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ferry.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan pihaknya menerima laporan realisasi anggaran Kementerian Koperasi sebesar Rp1.006.289.865.749 atau 87,25 persen dari total pagu anggaran 2025 setelah pembukaan blokir. Ia juga mengapresiasi keberhasilan Kemenkop mempertahankan opini WTP.
Andre berharap Kemenkop terus meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran sehingga setiap alokasi belanja memiliki keterkaitan yang jelas dengan capaian kinerja dan dampaknya terhadap penguatan koperasi nasional.
“Kemenkop diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan keterkaitan yang terukur antara alokasi anggaran dengan capaian kinerja dan dampaknya terhadap penguatan koperasi,” ujarnya.
