TERMINALNEWS.ID, TARAKAN – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan hukum, pembiayaan, serta berbagai layanan pendukung usaha melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11/2026).
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza mengatakan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan pemberdayaan yang lebih dekat, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi pengusaha mikro di daerah.
“Kehadiran festival di Tarakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendekatkan berbagai layanan dan fasilitas pengembangan usaha kepada masyarakat,” kata Helvi.
Menurut Helvi, kegiatan yang diikuti 1.000 peserta tersebut juga menjadi momentum transformasi pengusaha mikro dari sektor informal menuju formal sehingga mampu meningkatkan daya saing dan membuka peluang usaha yang lebih luas.
Sepanjang 2025–2026, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro telah memfasilitasi sekitar 25 jenis layanan legalitas, standardisasi, sertifikasi usaha, bantuan hukum, dan permodalan bagi lebih dari 14.000 pengusaha mikro di 19 provinsi.
Hingga akhir 2026, festival serupa dijadwalkan berlangsung di sejumlah provinsi lainnya. Sementara itu, layanan pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha juga tersedia secara daring melalui platform SAPA UMKM.
“Saya mengajak pengusaha UMKM melengkapi legalitas usaha, meningkatkan kualitas dan standardisasi produk, memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas akses pasar dan kemitraan agar mampu naik kelas, semakin produktif, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Helvi.
Festival ini juga menghadirkan diskusi interaktif mengenai legalitas, standardisasi, pelindungan, dan pemasaran usaha bersama perwakilan Kementerian UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPJPH, Kementerian Hukum, Dinas Kesehatan, BPOM, Bank Sumut, dan Jamkrindo.
Para peserta juga dapat berkonsultasi langsung mengenai kebutuhan legalitas, standardisasi, dan pelindungan usaha melalui stan layanan yang disediakan kementerian/lembaga terkait bersama para mitra kolaborator.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pengusaha mikro dari Tarakan dan sekitarnya menerima Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, Sertifikat Merek, SPP-IRT, Sertifikat PT Perorangan, Izin Edar BPOM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal usaha, pelindungan asuransi, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta bantuan perumahan.
Wamen UMKM turut mendampingi penandatanganan MoU dan penyerahan ambulans dari BRI kepada Pemerintah Kalimantan Utara untuk memperkuat akses pembiayaan usaha dan fasilitas kesehatan masyarakat.
“Fasilitasi layanan pendampingan yang terintegrasi memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar ekosistem usaha semakin kuat,” kata Helvi.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, kementerian dan lembaga, serta seluruh mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan festival. Kolaborasi tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pengusaha mikro sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan nasional.
Helvi berharap pemerintah daerah memastikan layanan yang diberikan tidak berhenti setelah festival berakhir, tetapi berlanjut melalui pendampingan sesuai kebutuhan pengusaha mikro setempat.
“Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kami ingin pengusaha mikro di daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” katanya.
Kementerian UMKM optimistis perluasan akses legalitas dan sertifikasi usaha di berbagai daerah akan membuka peluang bagi semakin banyak pengusaha mikro untuk meningkatkan produksi, terhubung dengan rantai pasok industri besar, serta menghasilkan produk bernilai tambah sehingga mampu naik kelas dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
