TERMINALNEWS.ID, BOGOR – Aksi unjuk rasa ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, di lokasi pembangunan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Gunung Galuga, Desa Galuga, Senin (12/10/2026), berakhir damai.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut ditujukan kepada PT WEIMING, kontraktor asal China yang menangani pembangunan proyek PSEL Galuga. Warga menyampaikan 14 tuntutan, di antaranya terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), perizinan lingkungan, perekrutan tenaga kerja lokal, serta kesempatan bagi warga untuk memasok material konstruksi.
Jalannya aksi sempat diwarnai kendala komunikasi. Pihak kontraktor mengalami kesulitan memahami bahasa Indonesia, sementara warga tidak menguasai bahasa Mandarin. Kondisi tersebut membuat proses penyampaian aspirasi dan negosiasi berlangsung cukup alot.
Namun, kebuntuan komunikasi akhirnya teratasi dengan bantuan aplikasi penerjemah bahasa atau translate yang memungkinkan kedua pihak saling memahami pembicaraan dalam bahasa Mandarin dan Indonesia.
Asep Anwar, S.IP., M.Si., mengatakan aksi tersebut berakhir kondusif setelah pihak kontraktor menyetujui dua dari 14 tuntutan yang disampaikan warga.
“Aksi demo warga di PT WEIMING di lokasi bakal Proyek PSEL Galuga berakhir damai karena dua tuntutan warga dari 14 tuntutan yang diajukan langsung diamini oleh pihak kontraktor pelaksananya yang berasal dari Negeri China,” kata Asep kepada TERMINALNEWS.ID, Senin (12/10/2026).
Menurut Asep, dua tuntutan yang disetujui tersebut berkaitan dengan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat setempat.
Pertama, PT WEIMING menyatakan kesiapan untuk merekrut tenaga kerja lokal asal Kecamatan Cibungbulang. Kedua, warga setempat diperbolehkan memasok bahan material yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek PSEL Galuga.
Kedua kesepakatan itu menjadi langkah awal untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berharap keberadaan proyek berskala besar tersebut turut memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
Asep menjelaskan, kendala komunikasi menjadi salah satu faktor yang membuat proses negosiasi berlangsung lama. Pada awalnya, perusahaan belum memiliki petugas hubungan masyarakat (humas) maupun penerjemah yang dapat menjembatani komunikasi dengan warga.
“Awalnya PT WEIMING tidak punya humas maupun penerjemah bahasa. Namun, berkat jasa aplikasi penerjemah bahasa, meskipun perundingan berjalan lama, akhirnya pihak kontraktor dan pendemo berdamai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak perusahaan kemudian langsung mengangkat petugas humas untuk membantu memperlancar komunikasi dengan masyarakat pada masa mendatang.
Dengan adanya petugas humas, diharapkan berbagai persoalan terkait pembangunan proyek dapat dibicarakan secara terbuka sehingga tidak kembali menimbulkan kesalahpahaman antara perusahaan dan warga.
Sementara itu, saat TERMINALNEWS.ID mencoba meminta tanggapan salah seorang pekerja PT WEIMING asal China mengenai kemungkinan perekrutan tenaga kerja lokal untuk kegiatan operasional produksi, pekerja tersebut hanya merespons dengan mengibaskan tangan dan menggelengkan kepala.
Respons itu diduga menunjukkan bahwa pekerja tersebut belum memahami pertanyaan yang disampaikan dalam bahasa Indonesia.
Berakhirnya aksi secara damai menjadi momentum bagi kedua pihak untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Meski demikian, dari total 14 tuntutan warga, baru dua yang disebut telah disetujui. Aspirasi lainnya masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dalam komunikasi dan pembahasan selanjutnya. (Jefri Sukapura)
