TERMINALNEWS.ID, JAKARTA – Pembajakan digital masih menjadi tantangan serius bagi industri perfilman dan ekosistem kreatif Indonesia. Sebanyak 69,63 persen responden mengaku mengakses konten bajakan dalam tiga bulan terakhir.
Selain itu, lebih dari separuh responden mengaku pernah mengklik iklan yang mengarahkan mereka ke konten, situs, aplikasi, atau penawaran perangkat bajakan.
Temuan tersebut terungkap dalam laporan bertajuk Pembajakan Digital Indonesia 2026: Jalur Penemuan, Risiko yang Dilaporkan Konsumen, dan Verifikasi Fasilitasi Akses yang diluncurkan Badan Perfilman Indonesia (BPI), Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) bersama Universitas Pelita Harapan (UPH).
Peluncuran laporan yang mengangkat pesan “Lindungi Karya dan Konsumen Sejak Pintu Masuk Pembajakan” tersebut berlangsung di Bioskop XXI Plaza Indonesia, Jakarta.
Laporan yang diterbitkan pada Oktober 2026 itu memuat hasil survei daring nonprobabilistik terhadap 1.001 responden dari 32 provinsi. Riset tersebut mengidentifikasi empat temuan utama terkait perilaku konsumsi konten bajakan, paparan promosi, interaksi dengan iklan pembajakan, hingga kerugian yang dialami konsumen.
Selain 69,63 persen responden yang mengaku mengakses konten bajakan dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 61,14 persen menyatakan menjumpai promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali dalam sepekan selama periode yang sama.
Sementara itu, 54,65 persen responden mengaku pernah mengklik iklan yang mengarahkan mereka ke konten, situs, aplikasi, atau penawaran perangkat bajakan. Adapun satu dari lima responden melaporkan mengalami kerugian finansial yang mereka kaitkan dengan aktivitas mengakses konten ilegal tersebut.
Dalam hal penyebaran promosi pembajakan, media sosial menjadi salah satu kanal yang paling banyak disebut responden. TikTok menempati posisi teratas dengan 38,26 persen, disusul Facebook sebesar 32,97 persen dan Instagram 32,67 persen.
Mewakili BPI, APROFI, dan AVISI, Ketua Umum BPI Fauzan Zidni menilai tingginya paparan promosi pembajakan perlu mendapat perhatian serius, terutama dari platform digital.
“Sebanyak 61,14 persen responden menjumpai promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali seminggu. Kami mengimbau platform mencegah promosi tersebut untuk menjaga penghidupan pekerja kreatif, investasi produser, dan keberlanjutan streaming legal. Kami siap mendukung dengan bukti pemegang hak dan koordinasi pelaporan,” ujar Fauzan.
Menurutnya, upaya pemberantasan pembajakan tidak cukup hanya dengan menindak situs atau aplikasi ilegal. Pencegahan perlu dilakukan sejak tahap promosi dan penyebaran iklan yang mengarahkan masyarakat menuju layanan pembajakan.
Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Platform Digital
Laporan tersebut juga mengusulkan keterlibatan pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan mencegah penyebaran konten bajakan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diharapkan dapat memberikan arahan terkait aspek hak cipta, termasuk kebutuhan bukti kepemilikan hak maupun surat kuasa dari pemegang hak.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diusulkan memfasilitasi dialog dengan platform digital serta memperkuat mekanisme pelaporan. Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF) diharapkan mendorong partisipasi industri dan meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi konten legal.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, mengatakan hasil penelitian tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat literasi hak cipta di tengah meningkatnya konsumsi konten digital.
“Temuan ini menjadi pengingat untuk memperkuat edukasi hak cipta agar masyarakat lebih mampu mengenali promosi pembajakan dan memilih tontonan legal. Kami mengimbau pelaku industri dan platform digital bersama-sama mengedukasi masyarakat bahwa menonton melalui layanan legal merupakan bentuk penghargaan terhadap pencipta dan dukungan bagi keberlanjutan karya Indonesia,” kata Agung.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi, menegaskan bahwa perlindungan terhadap karya kreatif memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan industri dan tenaga kerja di dalamnya.
“Akses pembajakan yang dilaporkan 69,63 persen responden dalam tiga bulan terakhir mengingatkan pentingnya melindungi karya Indonesia. Perlindungan karya mendukung pembiayaan produksi berikutnya dan keberlanjutan pekerjaan kreatif, disertai edukasi yang membantu penonton menemukan layanan legal,” ujar Cecep.
Platform Diminta Perketat Pengawasan Iklan
Salah satu rekomendasi utama dalam laporan tersebut adalah meminta platform digital menolak iklan yang mempromosikan akses terhadap konten bajakan.
Untuk iklan berbayar, pemeriksaan diharapkan tidak hanya mencakup materi iklan, tetapi juga tujuan tautan yang digunakan sebelum iklan ditayangkan. Langkah ini dinilai penting agar iklan tidak menjadi pintu masuk bagi pengguna menuju situs maupun layanan ilegal.
Sementara itu, untuk promosi organik, platform diharapkan menghentikan materi yang telah terverifikasi melanggar hak cipta sekaligus mencegah kemunculan kembali konten serupa.
Riset tersebut juga merekomendasikan penguatan kanal pelaporan, komunikasi mengenai status penanganan laporan, serta mekanisme keberatan dan koreksi untuk memastikan proses penindakan berjalan secara tepat.
Dalam mendukung langkah tersebut, BPI dapat menyiapkan narahubung bersama dan menghimpun bukti dari para pemegang hak. Bukti yang diperlukan antara lain identitas karya, dokumen kepemilikan hak atau kuasa, URL, materi dugaan pelanggaran, waktu penemuan, tangkapan layar, hingga rantai akses apabila relevan.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPH, Gracia Ugut, menambahkan bahwa hasil survei juga menunjukkan dukungan masyarakat terhadap upaya platform digital dalam membatasi promosi pembajakan.
“Sebanyak 91,31 persen responden dalam sampel setuju atau sangat setuju agar platform menghapus atau membatasi iklan promosi akses pembajakan. Dukungan ini menjadi dasar dialog bersama. UPH mengajak pemerintah, industri, dan platform memperkuat pencegahan untuk melindungi karya dan konsumen sejak pintu masuk pembajakan,” tutur Gracia.
Melalui laporan ini, BPI, APROFI, AVISI, dan UPH berharap pemerintah, industri perfilman, serta platform digital dapat membangun kolaborasi yang lebih konkret. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menekan penyebaran konten ilegal, tetapi juga melindungi konsumen, menjaga investasi industri, serta memastikan keberlanjutan ekosistem perfilman dan ekonomi kreatif Indonesia.
