TERMINALNEWS.ID, JAKARTA — Bea Cukai Watch (BCW) mengkritisi pendekatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal yang belakangan dinilai lebih banyak menonjolkan edukasi kepada masyarakat dan pedagang eceran.

Koordinator/Presidium BCW Jimmy Endey mengatakan edukasi kepada masyarakat tetap penting sebagai langkah pencegahan. Namun, menurutnya, upaya pemberantasan BKC ilegal tidak boleh seolah-olah menempatkan masyarakat dan pedagang kecil sebagai mata rantai utama yang harus dibenahi.

Pernyataan itu disampaikan Jimmy di Jakarta, Minggu (6/9/2026), merespons pemberitaan mengenai program Bea Cukai dalam memberantas BKC ilegal melalui edukasi masyarakat serta peningkatan kapasitas aparat daerah.

Dalam kegiatan yang diberitakan pada 4 September 2026 tersebut, Bea Cukai memberikan edukasi kepada pedagang eceran mengenai kewajiban pembayaran cukai, pelekatan pita cukai, cara mengidentifikasi rokok ilegal hingga ketentuan pidana. Bea Cukai juga menyatakan pemberantasan BKC ilegal membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha dan masyarakat.

Menurut Jimmy, pendekatan tersebut merupakan langkah yang baik, tetapi tidak seharusnya menjadi wajah utama pemberantasan BKC ilegal.

“Masyarakat memang perlu diedukasi. Tetapi jangan sampai negara sibuk mengajari masyarakat membedakan rokok legal dan ilegal, sementara pertanyaan yang lebih besar tidak terjawab: siapa yang memproduksi barang ilegal itu, dari mana barangnya, siapa distributornya, siapa pemodalnya, bagaimana rantai pasoknya, dan mengapa barang tersebut bisa beredar luas sampai ke warung-warung?” kata Jimmy.

BCW: Jangan Hanya Gempur Warung

BCW mempertanyakan efektivitas pemberantasan BKC ilegal apabila operasi lebih banyak terlihat di tingkat pedagang dan pengecer, sementara pengungkapan jaringan produksi dan distribusi pada level yang lebih tinggi belum disampaikan secara transparan kepada publik.

Jimmy menilai keberadaan BKC ilegal di warung merupakan ujung dari sebuah mata rantai distribusi. Karena itu, penindakan semestinya lebih agresif bergerak ke hulu.

“Rokok ilegal tidak lahir di warung. Pita cukai palsu juga tidak dibuat oleh konsumen. Barang itu diproduksi, dikemas, diangkut dan didistribusikan melalui suatu jaringan. Maka yang harus dibongkar adalah rantainya, bukan berhenti pada pedagang kecil,” ujarnya.

BCW meminta DJBC membuka hasil penindakan berdasarkan level pelaku. Data tersebut, kata Jimmy, setidaknya mencakup penindakan terhadap pengecer, distributor, pengangkut, produsen, pemasok pita cukai palsu atau bekas, hingga pihak yang diduga mendanai atau mengendalikan jaringan.

Bea Cukai sebelumnya menyatakan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan di berbagai daerah dan menyasar sejumlah titik distribusi serta pengiriman barang. Menurut BCW, data penindakan tersebut semestinya dapat menjadi indikator apakah penegakan hukum benar-benar bergerak dari hilir menuju hulu.

Pertanyakan Asal Pita Cukai “ASPAL”

Selain distribusi BKC ilegal, BCW juga menyoroti penggunaan pita cukai palsu, bekas, salah peruntukan maupun salah personalisasi.

Jimmy mengatakan pemerintah tidak cukup hanya mengedukasi masyarakat mengenai ciri-ciri pita cukai ilegal. Temuan pita cukai bermasalah, menurutnya, justru harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih besar.

“Kalau ditemukan pita cukai palsu atau ASPAL, pertanyaan BCW justru dimulai dari sana: siapa yang membuatnya, bagaimana teknologi pencetakannya, siapa yang memesan, bagaimana distribusinya dan siapa pengguna akhirnya?” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat memang perlu dibekali kemampuan untuk mengenali pita cukai ilegal, termasuk melalui penggunaan lampu ultraviolet. Namun, langkah tersebut tidak boleh menggantikan proses investigasi terhadap sumber pita cukai ilegal.

Dalam kegiatan di Lampung yang menjadi bagian dari pemberitaan tersebut, petugas Bea Cukai memperagakan kepada pedagang cara mengenali rokok ilegal secara kasat mata maupun menggunakan lampu ultraviolet.

Bagi BCW, temuan pita cukai bermasalah semestinya menjadi pintu masuk untuk menelusuri seluruh rantai pasok, bukan berhenti pada edukasi pedagang.

Minta Pengawasan Internal DJBC Diperkuat

BCW juga meminta pemberantasan BKC ilegal disertai pengawasan terhadap aspek integritas internal DJBC.

Jimmy menegaskan pihaknya tidak menuduh adanya keterlibatan petugas tertentu tanpa bukti. Namun, kemungkinan adanya pembiaran, kebocoran informasi maupun keterlibatan aparat, menurut dia, harus tetap diperiksa apabila terdapat indikasi.

“Kalau jaringan BKC ilegal dapat beroperasi lama, besar dan terorganisasi, wajar publik bertanya bagaimana fungsi pengawasannya berjalan. Kalau ada indikasi keterlibatan orang dalam, periksa. Kalau tidak ada, sampaikan datanya. Jangan ada wilayah yang kebal dari pengawasan,” tegasnya.

Menurut BCW, transparansi menjadi semakin penting ketika integritas DJBC tengah menjadi perhatian publik menyusul berbagai perkara hukum yang melibatkan pejabat di lingkungan Bea Cukai.

Sosialisasi Bukan Ukuran Utama Keberhasilan

BCW juga mengingatkan agar jumlah kegiatan sosialisasi, banyaknya warung yang didatangi maupun pemasangan stiker bertuliskan “Gempur Rokok Ilegal” tidak dijadikan ukuran utama keberhasilan program pemberantasan BKC ilegal.

“Keberhasilan pemberantasan bukan berapa banyak stiker ditempel atau berapa kali sosialisasi dilakukan. Ukurannya adalah apakah pasokan BKC ilegal berkurang, produsennya ditindak, distributornya dibongkar, penerimaan negara diamankan dan jaringan besarnya diputus,” ujar Jimmy.

Karena itu, BCW meminta DJBC membuka data yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai efektivitas program Gempur Rokok Ilegal.

Data tersebut antara lain hasil penindakan berdasarkan jenis dan level pelaku, jumlah perkara yang telah masuk tahap penyidikan maupun penyelesaian hukum, nilai potensi kerugian atau penerimaan negara yang berhasil diamankan, serta perkembangan prevalensi BKC ilegal.

“Gempur Sampai Hulu”

BCW menegaskan edukasi masyarakat dan penegakan hukum bukan dua pendekatan yang harus dipertentangkan. Edukasi tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sebagai pelengkap dari penindakan yang kuat, terukur dan menyasar jaringan utama.

“BCW mendukung edukasi. Tetapi jangan sampai kampanye edukasi lebih terlihat daripada pembongkaran jaringan. Negara mempunyai kewenangan, aparat, intelijen, data cukai dan instrumen penegakan hukum yang tidak dimiliki masyarakat,” kata Jimmy.

Ia memastikan BCW akan terus mengawasi kebijakan pemberantasan BKC ilegal dan mendorong evaluasi berbasis data terhadap efektivitas pengawasan DJBC.

“Pesan BCW sederhana: jangan hanya gempur warungnya. Gempur pabrik ilegalnya, distributornya, pemodalnya, jaringan pita cukainya dan siapa pun yang melindunginya. Kalau ada oknum aparat yang terbukti bermain, tindak juga. Baru istilah ‘Gempur BKC Ilegal’ mempunyai makna,” ujarnya.

Jimmy menilai pendekatan tersebut penting agar pedagang kecil dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling mudah tersentuh penegakan hukum, sementara aktor utama di balik peredaran BKC ilegal tetap dapat beroperasi.

“Jangan tajam di hilir tetapi tumpul di hulu. Edukasi masyarakat silakan jalan, tetapi penegakan hukum harus mengejar sumber masalahnya. BCW ingin melihat hasilnya, bukan sekadar kampanyenya,” tutup Jimmy Endey.