JAKARTA, TERMINALNEWS.ID — Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi mengumumkan susunan kepengurusan periode 2026–2030. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum, Fauzan Zidni, di tengah momentum kebangkitan industri film nasional pascapandemi.
Fauzan menegaskan, kepengurusan baru membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) perfilman. Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi kurikulum pendidikan film, pengembangan program magang terintegrasi, hingga pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik dan berbagai laboratorium film internasional.
Selain itu, BPI juga akan mendorong revisi Undang-Undang Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan. Langkah ini bertujuan memperkuat kelembagaan BPI, meningkatkan profesionalisme insan film, memperbesar dukungan pemerintah, serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan investasi di sektor perfilman. Revisi tersebut juga diharapkan mampu menjamin perlindungan kebebasan berekspresi.
“Agenda lain yang menjadi prioritas adalah gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh, penyelenggaraan Festival Film Indonesia, serta optimalisasi fungsi-fungsi BPI sebagaimana diamanatkan undang-undang,” ungkap Fauzan.
Dukungan juga datang dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Ia menilai BPI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku industri film.
“BPI memiliki posisi yang sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap kepengurusan baru mampu memperkuat ekosistem perfilman Indonesia, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia,” urai Fadli.
Susunan Pengurus BPI 2026–2030
Struktur kepengurusan BPI periode ini diisi oleh sejumlah nama penting di industri perfilman Indonesia:
Dewan Pengawas
- Judith Jubilina Dipodiputro (Ketua)
- Fajar Nugros
- Danu Murti
- Agustina Kusuma Dewi
- Nasaruddin Saridz
Dewan Penasehat
- Reza Rahadian (Ketua)
- Christine Hakim
- Joko Anwar
- Dede Yusuf
Dewan Pakar
- Dara Bunga Rembulan
- Gusti Randa
- Immanuel Prasetya Gintings
- Adisurya Abdy
- Daniel Rudi Haryanto
- Muspita Leni Lolang
- Rully Sofyan
Pengurus Harian
- Ketua Umum: Fauzan Zidni
- Sekretaris Jenderal: Nazira C. Noer
- Bendahara Umum: Sindy Dewiana
Bidang dan Divisi
- Wakil Sekjen Bidang Ekosistem Perfilman: Aline Jusria
- Kepala Komunikasi: Vivi Coster
- Kepala Sekretariat: Rizky Yudo Atmaja
- Ketua Bidang Organisasi: Anggi Frisca
- Ketua Bidang Kebijakan Publik: Suprayitno, Rommy Fibri Hardiyanto
- Ketua Bidang Pengembangan SDM: Naswan Iskandar
- Ketua Bidang Hubungan Internasional: Yulia Evina Bhara
- Ketua Bidang Festival: Wulan Guritno
- Ketua Bidang Literasi Film: Putri Ayudya
- Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan: Dyna Herlina Suwarto
- Ketua Bidang Pengembangan Film Daerah: Tonny Trimarsanto
- Ketua Bidang Kerja Sama: Luna Maya
- Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan: Tesadesrada Ryza
- Ketua Bidang Pelestarian Film: Farry Hanief, Julita Pratiwi
Kelompok Kerja (Pokja) dan Satgas
- Pokja Kajian & Advokasi RIPN: Aria Agni, Panji Wibowo, Andi S. Boediman, Kus Sudarsono
- Pokja Kajian Akselerasi SDM: Arif Sulistiyono, Celerina Judisari, Rina Harahap, Agung Sentausa
- Pokja Kajian Pelestarian Film: Riri Riza, Lisabona Rahman
- Satgas Anti-Pembajakan: Hermawan Sutanto, Axel Hadiningrat
Komite Festival Film Indonesia 2026
- Ario Bayu (Ketua)
- Budi Irawanto
- Prilly Latuconsina
- Rahajeng Paramesrani
- Sofia Setyorini
- Andi F. Yahya
- Rangga Djoned
Dengan susunan kepengurusan yang telah terbentuk, BPI menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pelaku industri. Kepengurusan baru diharapkan mampu menghadirkan program kerja yang unggul demi memperkuat ekosistem perfilman nasional sekaligus mendorong kemajuan film Indonesia di kancah global.
Tentang BPI
Didirikan pada 17 Januari 2014 berdasarkan UU No. 33 Tahun 2009, BPI merupakan lembaga swasta mandiri yang menjadi ruang bersama bagi seluruh elemen perfilman Indonesia. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, mempromosikan Indonesia sebagai lokasi produksi film, serta mendukung pengembangan dan pendanaan film berkualitas tinggi.
