OLEH: Toni Tobing
NOVEMBER 2026 menghadirkan dua peristiwa yang patut dibaca lebih jauh daripada sekadar berita politik harian. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pada saat yang hampir bersamaan, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Apakah keduanya saling berkaitan? Belum ada bukti yang dapat memastikan demikian. Namun, ketika dua peristiwa besar menyentuh lingkaran kekuasaan dalam waktu berdekatan, publik berhak mempertanyakan apa maknanya bagi tata kelola negara.
Dalam perkara dugaan penyadapan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan di hadapan Komisi III DPR pada 12 November 2026. Empat mantan pejabat tinggi Polri disebut sebagai tersangka, termasuk Listyo Sigit. Perkara ini tidak sederhana karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan pengawasan terhadap aktivitas sejumlah pihak.
Di sinilah ujian institusional Polri dimulai. Suyudi baru dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 untuk menggantikan Listyo Sigit. Kini, institusi yang dipimpinnya harus menangani perkara yang menyeret mantan pucuk pimpinannya sendiri.
Persoalannya bukan semata-mata apakah penyidik mampu menetapkan tersangka. Yang jauh lebih penting ialah apakah proses hukum dapat berjalan independen, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada nama besar, tetapi juga harus mengungkap perintah, motif, pihak yang memperoleh manfaat, dan pertanggungjawaban setiap orang berdasarkan bukti.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, asas tersebut tidak boleh menghalangi hak publik untuk mengawasi proses penegakan hukum.
Di sisi lain, pengunduran diri Gibran membawa persoalan ke ranah ketatanegaraan. MPR telah menerima surat pengunduran dirinya pada 12 November 2026 dan menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan mekanisme pengisian jabatan tersebut melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diajukan Presiden.
Secara konstitusional, mekanismenya tersedia. Akan tetapi, persoalan politiknya tidak selesai hanya dengan memilih pengganti. Masyarakat juga patut memperoleh penjelasan yang memadai mengenai latar belakang keputusan tersebut, terlebih jabatan Wakil Presiden merupakan amanah publik, bukan semata-mata urusan pribadi pemegang jabatan.
Dua peristiwa ini memang belum terbukti memiliki hubungan langsung. Tetapi keduanya memperlihatkan betapa pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan. Negara tidak boleh membiarkan pertanyaan publik berkembang menjadi ketidakpercayaan hanya karena penjelasan yang dibutuhkan tidak tersedia.
Namun, ada persoalan lain yang tidak boleh tenggelam oleh dinamika politik tersebut: ekonomi rakyat.
Pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026. Angka ini patut dicatat. Tetapi pertumbuhan makro perlu dibaca bersama indikator lain, termasuk daya beli, kualitas pekerjaan, biaya hidup, dan kemampuan dunia usaha bertahan.
Reuters pada 12 November 2026 juga melaporkan tekanan terhadap rupiah yang mencapai Rp18.255 per dolar Amerika Serikat di tengah kekhawatiran investor dan perkembangan politik. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas politik dan kepercayaan ekonomi tidak dapat dipisahkan begitu saja.
Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak otomatis menjawab seluruh persoalan masyarakat. Bagi keluarga pekerja, ukuran kesejahteraan bukan hanya persentase pertumbuhan produk domestik bruto, melainkan apakah penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi pengusaha kecil, pertumbuhan bukan sekadar angka, melainkan kepastian usaha, biaya produksi, akses pembiayaan, dan keberlangsungan pasar.
Di sinilah prioritas pemerintah semestinya diuji. Pergantian pejabat dapat dilakukan, jabatan yang kosong dapat diisi, dan perkara hukum dapat diproses. Tetapi kepercayaan masyarakat membutuhkan konsistensi, keterbukaan, dan hasil nyata.
Indonesia tidak kekurangan mekanisme konstitusional. Yang selalu menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme itu dijalankan dan apakah hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa perkara penyadapan dan pengunduran diri Wakil Presiden merupakan satu skenario politik. Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti. Namun, saya juga tidak melihat alasan bagi masyarakat untuk berhenti bertanya.
Ketika hukum sedang diuji, politik sedang bergerak, dan ekonomi membutuhkan perhatian, siapa yang memastikan kepentingan rakyat tetap berada di urutan pertama?
Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Ini adalah pertanyaan tentang tanggung jawab negara.
Sebab, jabatan dapat berganti, kekuasaan dapat berpindah, dan pemerintahan dapat mengalami perubahan. Tetapi rakyat tetap harus menjalani kehidupan, membayar kebutuhan, mempertahankan pekerjaan, dan berharap pada masa depan yang lebih baik.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak cukup diukur dari kemampuan mengelola kekuasaan. Ia juga harus diukur dari kemampuannya menjaga hukum, memelihara kepercayaan publik, dan memperbaiki kehidupan rakyat.
