TERMINALNEWS.ID, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.
Ia secara khusus mendorong agar koperasi berbasis masjid dapat segera direalisasikan dan dikelola langsung oleh organisasi kemasyarakatan seperti Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).
Menurutnya, masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana tempat beribadah semata, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat kegiatan pengembangan ekonomi umat.
“Harapan saya, koperasi-koperasi masjid yang didirikan ini manajer-manajernya adalah teman-teman dari BKPRMI,” ujar Menkop pada Resepsi Puncak Milad ke-49 BKPRMI di Jakarta, Minggu (25/10/2026).
Turut hadir pada acara tersebut adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Bupati Manokwari Hernus Indou, serta Ketua Umum BKPRMI Said Aldi Al Idrus.
Menkop menilai, langkah ini berkaca dari kesuksesan sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah yang terbukti mandiri dan mampu mengembangkan unit usaha koperasi dengan aset mencapai triliunan rupiah, seperti Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Sunan Drajat di Lamongan, hingga Nurul Jadid di Probolinggo.
Nantinya, lanjut Menkop, kepengurusan DKM, majelis taklim, hingga masyarakat sekitar masjid yang berhak menerima manfaat dapat dihimpun sebagai anggota dan pengelola koperasi tersebut.
Kementerian Koperasi berkomitmen menggandeng lembaga seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) serta sektor perbankan untuk membuka akses permodalan seluas-luasnya.
Menkop ingin memastikan para pemuda masjid yang memiliki minat dan bakat di bidang kewirausahaan dapat difasilitasi untuk menjadi pengusaha-pengusaha tangguh baru.
“Sekarang persatuan kita sangat dibutuhkan, dan persatuannya sudah punya jalan yang lebih terarah untuk memastikan kita berhasil di masa mendatang melalui pilar dakwah ekonomi dan koperasi,” terang Menkop.
Ketua Umum DPP BKPRMI, Datuk Seri H. Said Aldi Al Idrus, secara khusus menitipkan aspirasi mendalam terkait nasib para guru ngaji di berbagai daerah yang masih jauh dari kata layak.
“Kami harap guru ngaji dapat disetarakan standar penghormatan, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, hingga standar gaji yang layak layaknya profesi lainnya,” ucapnya.
