**Kolaborasi dengan SMSI, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa siap awasi pembangunan desa agar transparan, akuntabel, dan sejahtera.
TERMINALNEWS.ID, JAKARTA – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI, Hashim S. Djojohadikusumo, resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus organisasi sayap perempuan ABPEDNAS dari seluruh Indonesia.
Dalam momentum ini, Hashim menekankan peran krusial perempuan dalam mengawal program-program strategis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga ke tingkat desa.
Pelantikan yang mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera” ini berlangsung khidmat dan megah di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026) malam. Ella Nurlaela Tubagoes resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, didampingi seluruh jajaran pengurus tingkat provinsi (DPD) dan kabupaten/kota (DPC) se-Indonesia.
Acara ini menjadi ajang silaturahmi nasional yang dihadiri jajaran elite negara. Tampak hadir Wakil Jaksa Agung RI, para Menteri, Wakil Menteri, jajaran Komisaris dan Direksi BUMN, hingga sejumlah kepala daerah. Di antaranya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Maluku Sherly Laos, yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Srikandi Jaga Desa: Garda Terdepan Pengawasan Desa
Sebagai organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Srikandi Jaga Desa dibentuk untuk memperkuat partisipasi perempuan. Organisasi ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengawasan program pemerintah, serta pengawalan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutan tunggalnya, Hashim memberikan apresiasi tinggi atas komitmen para perempuan yang tergabung dalam Srikandi Jaga Desa. Menurutnya, pelantikan ini berlangsung pada momentum yang sangat tepat, bertepatan dengan dimulainya eksekusi berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hashim menyebut sejumlah program strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat. Ia mengingatkan bahwa tujuan mulia program-program ini bisa sia-sia jika tidak diawasi dengan ketat di lapangan.
“Program pemerintah dengan tujuan mulia jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar setiap program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” tegas Hashim di hadapan para pengurus yang baru dilantik.
Prosesi pelantikan yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana ini berlangsung khidmat. Hashim didampingi oleh Prof. Dr. Reda Manthovani naik ke panggung utama untuk mengukuhkan seluruh pengurus.
Sinergi ABPEDNAS dan Media Siber Awasi Dana Desa
Tak hanya melantik, acara ini juga menjadi saksi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersejarah antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Kerja sama yang ditandatangani di atas panggung utama oleh Ketum ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama dan Ketum SMSI Firdaus ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat publikasi dan edukasi pembangunan desa.
Poin krusial dari kerja sama ini adalah komitmen SMSI—yang menaungi sekitar 3.181 perusahaan media siber di seluruh Indonesia—untuk mendukung pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Ke depannya, SMSI bersama ABPEDNAS akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sinergi kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, dan masyarakat. Tujuannya satu: mewujudkan tata kelola desa yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pesta Rakyat yang Megah
Rangkaian acara yang dimulai pukul 18.30 WIB ini diawali dengan suguhan tari tradisional yang memukau, sebelum memasuki sesi inti pembacaan Surat Keputusan dan pelantikan.
Sebelum ditutup, acara diisi dengan penyerahan penghargaan, hiburan, dan sesi foto bersama. Acara yang dikemas apik oleh tim event organizer Cahaya Profesional Muda ini berlangsung megah dan meriah, menandakan dimulainya era baru pengawasan desa yang melibatkan kekuatan perempuan dan media massa secara bersinergi.
