TEL AVIV, TERMINALNEWS.ID – Kepala Staf militer Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, kembali memperingatkan parlemen pada Rabu bahwa militer akan menghadapi “dampak serius” jika pemerintah tidak segera mengesahkan undang-undang untuk mengatasi kekurangan personel.
Pernyataan itu disampaikan Zamir sebagai respons atas surat anggota Knesset yang mengkritik penarikan satu batalion pasukan cadangan dari Tepi Barat. Kritik tersebut muncul setelah adanya insiden penahanan dan dugaan kekerasan terhadap kru CNN oleh pasukan, yang disebut-sebut membawa ideologi sayap kanan ekstrem.
Dalam surat balasannya tertanggal 30 Maret, Zamir menyebut surat para anggota parlemen tersebut sebagai hal yang “penting.” Ia juga menegaskan perlunya perhatian serius terhadap kondisi prajurit, khususnya sistem pasukan cadangan, serta mendesak para legislator untuk menjalankan tanggung jawab mereka.
Zamir menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi militer saat ini adalah meningkatnya misi operasional, termasuk perlindungan wilayah perbatasan dan upaya pencegahan ancaman sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Ia sebelumnya telah beberapa kali meminta pemerintah untuk memperpanjang masa wajib militer pria menjadi 36 bulan, setelah sebelumnya dipangkas menjadi 30 bulan pada Agustus 2024. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memperburuk krisis tenaga militer, terutama saat gelombang pertama prajurit dengan masa dinas lebih singkat mulai menyelesaikan tugasnya pada 2027.
“Konsekuensinya adalah penurunan signifikan kekuatan militer, yang akan terlihat dari kekurangan ribuan prajurit tempur dan personel pendukung,” ujar Zamir.
Ia juga menyoroti bahwa beban terbesar akan ditanggung oleh pasukan cadangan dan keluarga mereka. “Mereka yang akan terus-menerus dipanggil untuk bertugas,” katanya.
Zamir mengungkapkan bahwa dirinya telah berulang kali memperingatkan pemerintah, termasuk dalam rapat kabinet dan forum komite pertahanan parlemen. Ia meminta percepatan pembahasan tiga regulasi penting yang memengaruhi kesiapan militer, yaitu perpanjangan masa wajib militer, perubahan sistem pemanggilan pasukan cadangan, serta undang-undang rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan militer saat ini.
Di sisi lain, pemerintah Israel tengah mengupayakan pengesahan undang-undang yang memberikan pengecualian luas bagi pelajar yeshiva ultra-Ortodoks (Haredi) dari wajib militer. Kebijakan ini menuai kritik dari petinggi militer, jaksa agung, dan berbagai pihak lain karena dinilai menciptakan ketimpangan dan tidak mampu mengatasi kekurangan personel.
Militer Israel sebelumnya menyatakan kebutuhan mendesak akan sekitar 12.000 personel baru, sebagian besar untuk posisi tempur, menyusul tekanan besar akibat konflik yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Diperkirakan sekitar 80.000 pria ultra-Ortodoks berusia 18 hingga 24 tahun memenuhi syarat untuk wajib militer, namun belum bergabung.
Menutup pernyataannya, Zamir menegaskan bahwa dengan meningkatnya tantangan di masa depan, militer Israel membutuhkan penguatan kapasitas. “Kami memerlukan angkatan bersenjata yang besar dan kuat,” ujarnya.
