BATAM, TERMINALNEWS.ID – TNI Angkatan Laut melalui Wakil Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV, Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara, S.E., M.Han., menghadiri press release penggagalan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan press release berlangsung di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, DJBC Khusus Kepri memaparkan keberhasilan aparat gabungan menggagalkan upaya penyelundupan BBL di perairan Pulau Teluk Bakau, Batam.
Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 104.082 ekor benih bening lobster yang rencananya akan diselundupkan ke luar wilayah perairan Indonesia menggunakan High Speed Craft (HSC). Setelah dilakukan pengejaran dan penangkapan, kapal HSC tersebut diperiksa dan ditemukan membawa 21 kotak berisi BBL dengan nilai perkiraan mencapai Rp11 miliar.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antarinstansi dalam menjaga kedaulatan serta melindungi kekayaan sumber daya kelautan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan praktik penyelundupan dan illegal fishing.
Sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan ekosistem laut, seluruh BBL hasil penggagalan tidak hanya diamankan, tetapi juga dibudidayakan dan dilepasliarkan kembali ke laut. Kegiatan pelepasliaran dilakukan di perairan Pulau Galang Baru dengan melibatkan TNI AL Kodaeral IV, Bea dan Cukai Batam, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, serta Pangkalan PSDKP Batam.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, Kepala Kantor Pelayanan Utama DJBC Batam, Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A TBK, PSDKP Batam, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, serta Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepri.
Melalui kehadiran Wakil Komandan yang mewakili Komandan Kodaeral IV, TNI AL menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum di laut serta perlindungan sumber daya hayati laut Indonesia.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan terus diperkuat guna mencegah praktik ilegal yang merugikan negara dan mengancam kelestarian laut Nusantara.
