BANDUNG, TERMINALNEWS.ID – Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) akhir minggu ini (25/5/2025) menggelar seminar nasional dengan tema “Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking” di Menara Bank BJB, Bandung.
Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan perbankan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, khususnya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.
Seminar ini menjadi perhatian serius Dewan Komisaris BPD seluruh Indonesia, terutama dalam konteks maraknya kejahatan siber yang kini mengancam sistem perbankan, termasuk BPD.
Dalam pembukaannya, moderator seminar, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A, yang juga merupakan guru besar di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), mengungkapkan bahwa perlunya peningkatan ketahanan siber untuk melindungi aset-aset penting bank serta nasabah.
Acara ini menghadirkan pembicara utama, Ruby Alamsyah, S.T., M.T.I., CEO & Chief Digital Forensic PT Digital Forensic Indonesia (FDI), yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi ancaman siber, perbankan perlu membangun struktur Cyber Risk Management yang kuat dan sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu POJK, PBI, dan SEOJK.
Namun, ia juga menekankan bahwa meskipun regulasi sudah lengkap, tantangan besar terletak pada pembangunan infrastruktur teknologi informasi (IT) di BPD yang terbatas dalam hal anggaran.
Acara seminar juga dihadiri oleh Dr. Cahyana Ahmadijaya, Senior Consultant FDI, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bangda) di Kementerian Dalam Negeri. Dr. Cahyana memberikan pemaparan tambahan mengenai pentingnya koordinasi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan ketahanan siber di sektor perbankan.
Seminar ini turut dihadiri oleh seluruh komisaris dari 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh Indonesia, dengan total 47 komisaris yang mewakili BPD di berbagai daerah.
Perlunya Integrasi Sistem dan Mitigasi Kejahatan Siber
Menurut Ruby, untuk memperkuat ketahanan siber, BPD perlu melakukan integrasi antara sistem IT internal dengan vendor, switcher, dan layanan BI Fast.
Pasalnya, serangan siber bisa terjadi di semua jaringan ini, sehingga penting untuk memastikan bahwa seluruh sistem perbankan berjalan secara terintegrasi dan aman.
Lebih lanjut, BPD disarankan untuk membangun sistem yang lebih terhubung dengan core banking system dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dapat mengelola ancaman siber ini.
Di sisi lain, Bahrullah Akbar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, seperti OJK, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menyusun regulasi yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan siber.
“Kami percaya bahwa regulasi yang lebih jelas dan terstruktur akan mempermudah BPD dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih,” ujar Bahrullah dalam penutupan seminar.
Seminar ini juga menggarisbawahi pentingnya kesiapan BPD dalam melakukan analisis dan kerja sama dengan switcher, khususnya dalam menyusun Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjamin keamanan siber yang lebih baik.
“Keamanan siber di sektor perbankan bukanlah tugas yang bisa dikerjakan sendiri oleh masing-masing bank. Oleh karena itu, kami mendorong agar seluruh BPD bekerja sama dalam membangun sistem yang lebih kuat dan aman,” ujar Ruby Alamsyah.
Kolaborasi dan Sinergitas yang Meningkat
Dalam acara Welcoming Party yang berlangsung hari sebelumnya, Direktur Utama Bank BJB membuka peluang kolaborasi produk dan studi banding antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan FKDK BPDSI.
Acara yang dihadiri oleh Komisaris Bank BJB, Komjen Tomsi Tohir, dan Rudi Kusmayadi tersebut juga menekankan pentingnya sinergitas antara FKDK BPDSI dan Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah). Acara ini diselenggarakan di Kantor BJB Lantai 9 dengan tujuan efisiensi anggaran, sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat.
Menurut pejabat sementara ketua umum FKDK BPDSI, Nadjib Bachmid, dengan berlangsungnya acara ini, FKDK BPDSI diharapkan dapat terus memimpin peran aktif dalam memperkuat ketahanan siber perbankan, sehingga kejahatan siber dapat diminimalisasi dan sektor perbankan tetap aman dalam menghadapi tantangan di era digital.
“Intinya sinergi Bank Pembangunan Daerah seluruh indonesia sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan perbankan di Indonesia”, ujar Nadjib Bachmid yang juga Komisaris BPD Maluku Utara menutup wawancara.
