JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Erick Thohir melakukan langkah strategis dalam reformasi birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Erick menyederhanakan 191 Peraturan Menteri (Permen) yang diterbitkan sejak 2009 menjadi hanya 20 aturan pokok.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang sebelumnya menuai penolakan dari sejumlah pemangku kepentingan olahraga nasional.
Langkah deregulasi ini dinilai sebagai terobosan besar dalam menciptakan tata kelola olahraga yang lebih efisien, inklusif, dan kompetitif di tingkat global.
Erick menegaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong reformasi birokrasi di seluruh kementerian.
“Kita harus kerja efisiensi dan efektif. Birokrasi di Kemenpora harus sesuai ekspektasi Presiden, yaitu mengayomi, melayani, dan memastikan arah tujuan bisa tercapai. Salah satu terobosan adalah deregulasi. Ada 191 peraturan menteri yang akan kita kurangi sebanyak mungkin, kalau bisa di bawah 20, agar mempermudah kerja sama dengan stakeholder olahraga maupun pemuda,” kata Erick dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Salah satu langkah penting dari deregulasi tersebut adalah pencabutan Permenpora 14/2024.
Regulasi itu sebelumnya dipandang menimbulkan polemik karena dinilai membatasi ruang gerak organisasi olahraga di Indonesia.
“Setelah mempertimbangkan masukan para stakeholder dunia olahraga, diskusi dengan pihak yang memahami aspek hukum nasional maupun internasional, kita putuskan mencabut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024. Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekosistem olahraga yang dinamis dan berdaya saing global,” ujar Erick.
Kajian internal Kemenpora menemukan bahwa beberapa substansi dalam Permenpora 14/2024 sebenarnya sudah diatur dalam regulasi lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Hal ini membuat keberadaan aturan tambahan tersebut dinilai tumpang tindih dan tidak relevan lagi.
Erick menegaskan bahwa keputusan mencabut Permenpora 14/2024 lahir dari aspirasi induk organisasi olahraga dan pemangku kepentingan lain.
Banyak pihak menilai aturan tersebut justru menghambat pengembangan cabang olahraga di Tanah Air.
“Kami mendengar langsung masukan dari berbagai induk organisasi olahraga. Sebagian besar berpendapat Permenpora 14/2024 membatasi ruang gerak dan pengembangan olahraga. Karena itu, kami putuskan untuk mencabut,” ungkap Erick.
Dengan pencabutan ini, Kemenpora berharap dapat memperkuat sinergi dengan federasi olahraga, lembaga pendidikan, hingga komunitas olahraga akar rumput.
Erick menegaskan, kebijakan deregulasi bukan semata soal efisiensi, melainkan juga bentuk keberpihakan terhadap pelaku olahraga.
“Kebijakan deregulasi ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap aspirasi pelaku olahraga. Artinya, kami bersinergi bersama membangun prestasi bangsa,” tegasnya.
Selain aspek regulasi, penyederhanaan aturan diharapkan mampu memangkas birokrasi yang selama ini dianggap terlalu berbelit.
Erick menilai, birokrasi yang efisien akan mempermudah organisasi olahraga maupun pemuda dalam mengakses dukungan pemerintah.
“Kalau aturan terlalu banyak, koordinasi jadi rumit. Dengan deregulasi, prosesnya lebih ringkas. Ini bagian dari upaya kita menciptakan birokrasi yang melayani,” ujar Erick.
Kebijakan deregulasi juga diharapkan membuka ruang lebih luas bagi inovasi dan kerja sama internasional.
Dengan regulasi yang sederhana, Kemenpora diyakini dapat lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika olahraga global.
Langkah deregulasi Kemenpora mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
Erick menekankan bahwa program ini adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden agar setiap kementerian memangkas regulasi yang tidak relevan dan menyederhanakan proses pelayanan publik.
“Semangat reformasi birokrasi yang ditekankan Presiden adalah efisiensi, transparansi, dan keberpihakan. Kemenpora harus hadir untuk mendukung ekosistem olahraga, bukan membatasi,” kata Erick.
Ke depan, Erick memastikan Kemenpora akan lebih fokus pada penguatan program pembinaan atlet, pengembangan pemuda, serta peningkatan kolaborasi dengan organisasi olahraga di dalam dan luar negeri.
Deregulasi regulasi dianggap menjadi fondasi penting untuk mencapai target tersebut.
“Penyederhanaan aturan adalah langkah awal. Berikutnya, kita harus memastikan implementasi program berjalan dengan baik, didukung regulasi yang tepat, dan memberi ruang tumbuh bagi talenta olahraga Indonesia,” kata Erick.
Dengan reformasi regulasi ini, Kemenpora menargetkan terciptanya tata kelola olahraga yang tidak hanya sesuai dengan standar nasional, tetapi juga kompatibel dengan aturan internasional. Erick optimistis kebijakan tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah olahraga dunia.
